Berita

Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Pidato AHY Menuai Kritik, Demokrat: Jokowi 8 Tahun Ngapain Aja?

JUMAT, 17 MARET 2023 | 21:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah kritikan para politikus pendukung pemerintah terhadap pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direspons oleh DPP Partai Demokrat.

Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa AHY hanya menyampaikan keresahan rakyat yang sedang kesusahan. Sebab, selama ini belum ada yang berani membela “wong cilik” atau rakyat kecil.

Demokrat, kata Herzaky meyayangkan sikap para pendukung pemerintah yang malah sibuk membela diri dan defensif. Seharusnya, para pendukung pemerintah meresapi masukan dan kritikan dengan seksama, melakukan introspeksi diri.


"Bukan malah menyerang yang memberikan masukan tanpa berdasar fakta,” kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (17/3).

Herzaky menyarankan, para pengkritik pidato AHY agar mencontoh pemerintahan era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, selama 10 tahun pemerintahan SBY dikritik, tapi tetap tenang dan tidak pernah defensif.

“Pak SBY fokus kerja, sambil mengecek, di sektor atau daerah yang dikritik, apakah benar kritikan yang disampaikan masyarakat. Jika memang iya, langsung dilakukan pembenahan,” tuturnya.

Menurut Herzaky, angka kemiskinan bisa turun drastis di era SBY yang diwarisi oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri di 2004. Juga pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama delapan tahun memimpin angka indeks korupsi cenderung stagnan.  

“Sedangkan era Jokowi, masih berkisar 9-10 persen saja. Tidak ada kemajuan dan perbaikan berarti selama 8 tahun ini. Indeks korupsi Indonesia stagnan di angka 34. Jadi, 8 tahun ini pemerintahan Joko Widodo ngapain aja? Mengapa tidak ada perbaikan indeks korupsi?” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya