Berita

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran/Net

Politik

Kritik Pidato AHY, Kubu Pemerintah Diminta Lebih Cerdas

JUMAT, 17 MARET 2023 | 18:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengkritik pemerintahan Joko Widodo mendapat balasan dari lawan politiknya. Salah satunya Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani.

Menurut Arsul, pidato AHY terlalu prematur. Dia malah meminta AHY lebih baik mengkritisi atau menilai program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Terkait hal ini, Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, meminta Arsul agar mengupdate data tentang kinerja Joko Widodo.


"Jika jadi pembela, jadilah pembela yang cerdas dan rasional," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/3).

Andi melanjutkan, sebaiknya kubu pemerintah menjawab pidato AHY dengan menghadirkan data terukur tentang prestasi Jokowi dalam dua periode memimpin Indonesia.

Untuk itu Andi menyarankan, agar dibentuk tim independen yang membuat kalkulasi kinerja Jokowi agar rapor pemerintahan menjadi clear dan tidak bergulir menjadi bola panas pemilu.

"Itu penting agar bahasa politis tergantikan oleh bahasa fakta," pungkasnya.

AHY menyampaikan pidato politiknya di hadapan ribuan kader di lapangan tenis indoor, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Dalam pidatonya, AHY menyampaikan pandangan mulai dari utang pemerintah yang terus melonjak, kritik wacana penundaan pemilu, hingga food estate dan Perppu Cipta Kerja.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya