Berita

Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Repro

Politik

Anthony Budiawan: Ada Upaya Pembohongan Publik Halangi Pemberantasan TPPU di Kemenkeu

JUMAT, 17 MARET 2023 | 18:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Transaksi gelap Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berdasarkan hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, belakangan justru dipatahkan sendiri oleh Ivan Yustiavandana yang menjadi Kepala PPATK.

Hal tersebut dinilai sebagai satu upaya pembohongan publik oleh Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, dalam diskusi virtual Narasi Institute bertajuk “Menata Ulang Sistem Manajemen Keuangan Negara Di Tengah Kasus Rafael dan TPPU 300 Triliun, Jumat (17/3).

“Ada dugaan pembohongan publik untuk menghalangi pemberantasan TPPU ini (di Kemenkeu),” ujar Anthony.


Ia menuturkan, temuan transaksi gelap di Kemenkeu terbilang wajar karena terdapat beberapa skandal korupsi yang terungkap.

“Masalah kejahatan di Ditjen Pajak (Kemenkeu) itu sudah berkali-kali terjadi. Dan kita tahu harta kekayaan tidak normal pegawainya terungkap,” sambungnya.

Bahkan, Anthony juga mencatat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyebut ada sekitar 467 pegawai negeri sipil (PNS) Kemenkeu yang diduga terlibat dalam transaksi gelap Rp 300 triliun.

Sehingga, Anthony meyakini ada upaya kejahatan yang terorganisir dengan baik di Kemenkeu, seperti kasus mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji.

“Dari sidang Angin Prayitno Aji, terungkap bahwa 50 persen dari fee negosiasi pajak itu buat Kepala Direktur dan Sub Direktorat. Dan sisanya itu buat pemeriksa,” urainya.

Anthony menilai, transaksi gelap Rp 300 triliun yang terungkap setelah muncul informasi kekayaan pegawai pajak yang tidak wajar, yaitu Rafael Alun Trisambodo, adalah bagian dari kejahatan yang terorganisir.

“Ini adalah tindakan pidana terstruktur, massal. Harus diusut. Terlihat sekali kebohongannya sudah luar biasa,” ucapnya ketus.

“Apapun yang dibicarakan Kemenkeu dan Kepala PPATK, itu publik sudah menganggap ini korupsi. Ini kita melihat ada orkestrasi untuk korupsi,” demikian Athony menambahkan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya