Ditreskrimum Polda Gorontalo Dilaporkan ke Propam Oleh Tersangka Pemalsuan Izin Tambang

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Gorontalo dilaporkan oleh, Zuharti Usman yang merupakan tersangka kasus pemalsuan izin pertambangan emas ke Propam Mabes Polri.

Kuasa hukum Zuharti, Feldy Taha menyampaikan penetapan tersangka kliennya yang disertai dengan penangkapan dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Pasalnya, saat itu Ditreskrimum Polda Gorontalo mengikutsertakan satu regu personil polisi berjumlah lebih dari 20 orang dengan bersenjata lengkap.

"Tanpa babibu, alias tanpa prosedur baku, tiba-tiba Zurhati Usman klien kami ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo," kata Feldy Taha dalam keterangan tertulis, Kamis (16/3).  

Feldy menjelaskan kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 Februari 2023 dengan surat ketetapan Nomor: S.Tap/17/II/Res.1.9/2023/Ditreskrimum dalam dugaan pemalsuan oleh Polda Gorontalo.

Feldy menuding penetapan status tersangka tersebut sangat janggal, pasalnya penyidik tidak menerangkan bahwa penetapan tersangka telah melalui penyelidikan. Menurut Feldy penetapan tersangka kliennya merupakan suatu tuntutan tanpa dasar dan kriminalisasi yang di lakukan oleh Subdit III Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo.

Sebab kata dia sebelumnya kliennya menerima surat perintah membawa saksi tertanggal 27 Februari 2023 dengan menerangkan pertimbangan membawa tersangka.

"Padahal penetapan tersangka kepada klien kami di keluarkan pada tanggal 28 Februari 2023," imbuhnya.

Feldy menjelaskan dalam surat perintah membawa saksi, Ditreskrimum Polda Gorontalo, tidak menyebut akan mengikutsertakan satu regu personil polisi berjumlah lebih dari 20 orang dengan peralatan lengkap.

Karena itulah Feldy meminta Propam Mabes Polri untuk lakukan investigasi guna mengetahui apakah biaya menurunkan 1 regu personil bersenjata lengkap di tanggung negara atau pihak lain.

Dengan adanya pelaporan tersebut, kata Feldy mengharapkan Kadiv Propam Mabes Polri dapat mengambil sikap yang tegas dan melakukan proses hukum kepada Kapolda Gorontalo dan atau Dirkrimum Polda Gorontalo serta penyidik Polda Gorontalo.