Berita

Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi/Net

Dunia

PBB: Sekitar 2,5 Ton Uranium Hilang dari Situs Nuklir Libya

KAMIS, 16 MARET 2023 | 11:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Berton-ton uranium alami dilaporkan menghilang dari situs nuklir Libya, yang selama ini tidak dikendalikan oleh pemerintah dan tidak disebutkan namanya.

Hal tersebut disampaikan oleh Badan Pengawas Nuklir PBB (IAEA) dalam sebuah pernyataan kepada negara-negara anggota, Rabu (16/3).

Laporan hilangnya uranium diumumkan setelah Inspektur IAEA melakukan pemeriksaan ke situs Libya pada Selasa, dan menemukan bahwa sepuluh drum berisi sekitar 2,5 ton uranium yang di simpan di sana sudah tidak ada.


"Sepuluh drum berisi sekitar 2,5 ton uranium alam dalam bentuk UOC (konsentrat bijih uranium) yang sebelumnya disimpan di lokasi tersebut, ternyata tidak ada," bunyi pernyataan IAEA, seperti dimuat Al-Arabiya.

Hilangnya uranium yang merupakan bahan energi nuklir itu dinilai berbahaya oleh IAEA karena akan menimbulkan risiko paparan radiasi.

"Tidak diketahuinya lokasi bahan nuklir saat ini dapat menimbulkan risiko radiologis, serta masalah keamanan nuklir,” kata IAEA.

Sejak 2003, Libya dibawah pimpinan Muammar Gaddafi telah meninggalkan program senjata nuklir yang sebelumnya berhasil mengumpulkan uranium untuk menciptakan bom nuklir.

Setelah digulingkan pada 2011, Libya menjadi menjadi sedikit lebih damai, meskipun pada 2014 kontrol politik telah terpecah antara faksi timur dan barat yang bersaing, dengan konflik besar terakhir diselesaikan pada 2020.

Pemerintah sementara Libya, yang diberlakukan pada awal 2021 melalui rencana perdamaian yang didukung PBB, seharusnya hanya berlangsung sampai pemilihan yang dijadwalkan pada bulan Desember tahun itu.

Namun, hingga kini pemilu masih belum diadakan, dan legitimasi pemerintah Libya kini juga diperdebatkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya