Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Politikus PSI Ajak Warga Tolak Politik Uang dan Pilih Caleg Bersih

KAMIS, 16 MARET 2023 | 05:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Masyarakat Kabupaten Cirebon harus berani menolak politik uang dengan tidak menerima "amplop" dari bakal calon legislatif (bacaleg) pada Pileg 2024.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Cirebon, Rizki Pratama menegaskan, praktik politik uang yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu dapat merusak proses demokrasi berjalan bersih.

“Masyarakat sebetulnya sudah cerdas semua, siapa yang harus dipilih dan tidak dipilih, sehingga money politic sebetulnya bisa dicegah oleh masyarakat itu sendiri, jika memang ingin yang duduk di DPRD diisi para wakil rakyat yang bersih,” kata Rizki ditemui Kantor Berita RMOLJabar, di bilangan Pantura Kanci Cirebon, Rabu (15/3).


Rizki berharap generasi milenial, masyarakat, dan lembaga-lembaga Pemilu dapat menghilangkan budaya money politic pada Pileg 2024. Sebab, politik uang adalah embrio berbagai permasalahan Indonesia termasuk di Kabupaten Cirebon

Ia menilai operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah dan anggota legislatif terjadi karena proses politik yang sangat mahal. Sehingga setelah duduk di kursi kekuasaan, mereka melakukan politik transaksional dan korupsi.

“Kami PSI Kabupaten Cirebon mengajak para milenial dan masyarakat pemilih lainnya menjadikan Pileg 2024 menghilangkan budaya money politic,” ujar bacaleg PSI Dapil 6 Kabupaten Cirebon.

Rizki juga mengingatkan, banyak permasalahan di Kabupaten Cirebon disebabkan oleh suap. Contohnya seperti jalan rusak di mana-mana yang bisa jadi karena kualitas material tidak standar, sehingga hasilnya mudah rusak.

“Mulai dari sekarang masyarakat harus peduli dan ikut mengawasi proyek-proyek yang didanai APBN maupun APBD di desanya masing-masing dan segera melaporkan jika ada pungli atau japrem pada kontraktor agar hasil pembangunan infrastruktur bermutu dan bertahan lama,” tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya