Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Politikus PSI Ajak Warga Tolak Politik Uang dan Pilih Caleg Bersih

KAMIS, 16 MARET 2023 | 05:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Masyarakat Kabupaten Cirebon harus berani menolak politik uang dengan tidak menerima "amplop" dari bakal calon legislatif (bacaleg) pada Pileg 2024.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Cirebon, Rizki Pratama menegaskan, praktik politik uang yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu dapat merusak proses demokrasi berjalan bersih.

“Masyarakat sebetulnya sudah cerdas semua, siapa yang harus dipilih dan tidak dipilih, sehingga money politic sebetulnya bisa dicegah oleh masyarakat itu sendiri, jika memang ingin yang duduk di DPRD diisi para wakil rakyat yang bersih,” kata Rizki ditemui Kantor Berita RMOLJabar, di bilangan Pantura Kanci Cirebon, Rabu (15/3).


Rizki berharap generasi milenial, masyarakat, dan lembaga-lembaga Pemilu dapat menghilangkan budaya money politic pada Pileg 2024. Sebab, politik uang adalah embrio berbagai permasalahan Indonesia termasuk di Kabupaten Cirebon

Ia menilai operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah dan anggota legislatif terjadi karena proses politik yang sangat mahal. Sehingga setelah duduk di kursi kekuasaan, mereka melakukan politik transaksional dan korupsi.

“Kami PSI Kabupaten Cirebon mengajak para milenial dan masyarakat pemilih lainnya menjadikan Pileg 2024 menghilangkan budaya money politic,” ujar bacaleg PSI Dapil 6 Kabupaten Cirebon.

Rizki juga mengingatkan, banyak permasalahan di Kabupaten Cirebon disebabkan oleh suap. Contohnya seperti jalan rusak di mana-mana yang bisa jadi karena kualitas material tidak standar, sehingga hasilnya mudah rusak.

“Mulai dari sekarang masyarakat harus peduli dan ikut mengawasi proyek-proyek yang didanai APBN maupun APBD di desanya masing-masing dan segera melaporkan jika ada pungli atau japrem pada kontraktor agar hasil pembangunan infrastruktur bermutu dan bertahan lama,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya