Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Net

Politik

Nama Wamen BUMN Menguat Gantikan Sri Mulyani, Jokowi Diwanti-wanti Tak Terpengaruh Oligarki

KAMIS, 16 MARET 2023 | 00:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Potensi Sri Mulyani Indrawati dilengserkan dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) makin ramai diperbincangkan. Namun, ada masukan untuk pemerintah agar berhati-hati terhadap orang titipan oligarki masuk menduduki kursi Menkeu.

“Pemilihan menteri kabinet pada pemerintahan Jokowi tidak profesional, dikuasai oleh oligarki,” ujar Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/3).

Sebagai contoh, Anthony menyebutkan salah satu nama menteri yang menurutnya terindikasi sebagai orang yang memiliki hubungan dengan kelompok oligarki.


Tak cuma menteri yang tengah menjabat, ia juga mensinyalir ada satu nama yang menguat sebagai pengganti Sri Mulyani yang juga terindikasi sebagai orang titipan kelompok oligarki.

“Antara lain Erick Thohir. Jadi, penunjukkan Kartika Wiroatmojo (yang kini menjabat Wamen BUMN) mungkin saja (titipan oligarki),” tuturnya.

Maka dari itu, Anthony meyakini bongkar pasang kabinet pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan terlepas dari pengaruh oligarki.

“Iya, inner circle (oligarki), mau kuasai kementerian sebanyak-banyaknya,” kritiknya.

Lebih lanjut, Anthony menyarankan kepada Jokowi agar memilih orang yang tepat untuk menggantikan Sri Mulyani yang belakangan tidak mengetahui ada anak buahnya yang memiliki harta tidak wajar, seperti Rafael Alun Trisambodo.

Bahkan Jokowi disarankan, orang yang akan menduduki kursi Menteri Keuangan tidak seperti Sri Mulyani yang gagal menjaga integritas lembaga pemerintahan.

Karena, belakangan diketahui ada transaksi gelap di internal Kemenkeu sebesar Rp 300 triliun, sebagaimana diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

“(Pilih pengganti Sri Mulyani) yang punya background lebih cocok. Ekonom yang mengerti kebijakan fiskal dan sosial,” demikian Anthony.


Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya