Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Net

Politik

Nama Wamen BUMN Menguat Gantikan Sri Mulyani, Jokowi Diwanti-wanti Tak Terpengaruh Oligarki

KAMIS, 16 MARET 2023 | 00:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Potensi Sri Mulyani Indrawati dilengserkan dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) makin ramai diperbincangkan. Namun, ada masukan untuk pemerintah agar berhati-hati terhadap orang titipan oligarki masuk menduduki kursi Menkeu.

“Pemilihan menteri kabinet pada pemerintahan Jokowi tidak profesional, dikuasai oleh oligarki,” ujar Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/3).

Sebagai contoh, Anthony menyebutkan salah satu nama menteri yang menurutnya terindikasi sebagai orang yang memiliki hubungan dengan kelompok oligarki.


Tak cuma menteri yang tengah menjabat, ia juga mensinyalir ada satu nama yang menguat sebagai pengganti Sri Mulyani yang juga terindikasi sebagai orang titipan kelompok oligarki.

“Antara lain Erick Thohir. Jadi, penunjukkan Kartika Wiroatmojo (yang kini menjabat Wamen BUMN) mungkin saja (titipan oligarki),” tuturnya.

Maka dari itu, Anthony meyakini bongkar pasang kabinet pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan terlepas dari pengaruh oligarki.

“Iya, inner circle (oligarki), mau kuasai kementerian sebanyak-banyaknya,” kritiknya.

Lebih lanjut, Anthony menyarankan kepada Jokowi agar memilih orang yang tepat untuk menggantikan Sri Mulyani yang belakangan tidak mengetahui ada anak buahnya yang memiliki harta tidak wajar, seperti Rafael Alun Trisambodo.

Bahkan Jokowi disarankan, orang yang akan menduduki kursi Menteri Keuangan tidak seperti Sri Mulyani yang gagal menjaga integritas lembaga pemerintahan.

Karena, belakangan diketahui ada transaksi gelap di internal Kemenkeu sebesar Rp 300 triliun, sebagaimana diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

“(Pilih pengganti Sri Mulyani) yang punya background lebih cocok. Ekonom yang mengerti kebijakan fiskal dan sosial,” demikian Anthony.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya