Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia/RMOL
Komunikasi politik Partai Golkar bersifat terbuka dengan partai politik di luar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), termasuk dengan PDIP. Sebab, salah satu kesepakatan di KIB adalah menghormati masing-masing parpol peserta koalisi dan penjajakan koalisi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyatakan terbuka membangun koalisi dengan tiga parpol pendukung pemerintah salah satunya Golkar.
“Partai Golkar sikapnya saya katakan kita terbuka, kami sudah sepakat di internal KIB bahwa beberapa kesepakatan, pertama kami menghormati apapun keputusan masing-masing internal partai,†kata Doli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).
Doli menuturkan, ketika KIB terbentuk, semua parpol peserta koalisi dalam hal ini Golkar, PAN, dan PPP mengusung capres dari masing-masing partai.
“Nanti kita punya momentum yang kita sepakati bersama, bicarakan paket capres dan cawapres. Itu dibicarakan bertiga. Jadi, sekali lagi kita hormati putusan masing-masing-masing partai,“ tuturnya.
Lebih lanjut, Doli menyebut bahwa KIB bersepakat tidak menjadi koalisi yang ekslusif. Sehingga, anti dengan komunikasi politik di luar parpol peserta KIB.
“Makanya Pak Airlangga bertemu Surya Paloh, PKS, AHY, ketemu dengan siapa saja. Sama juga dengan Zulhas bertemu dengan pemimpin yang lain, begitu juga dengan Mardiono. Itu kesepakatan yang sampai saat ini masih kita pegang bersama,†pungkasnya.
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menyatakan partainya terbuka bekerja sama, berkoalisi dengan parpol lain pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, di Pilpres 2024 nanti.
Djarot mencontohkan, andai PDIP menjalin poros politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), itu wajar saja.
Menurutnya, PDIP punya sejarah kedekatan apabila membentuk poros dengan PPP, karena Megawati Sukarnoputri saat menjabat Presiden RI didampingi Hamzah Haz sebagai Wapres.
Djarot lantas mencontohkan yang lain. Jika PDIP membentuk poros bersama PBB. Menurut legislator Komisi II DPR RI ini, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra pernah tercatat sebagai menteri ketika Megawati menjabat Presiden RI.
“Dengan Partai Golkar juga seperti itu. Namun, apakah ini terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden? Itu masih jauh," kata Djarot di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa kemarin (14/3).
