Berita

Penjualan baju bekas impor alias thrifting/Net

Politik

Jokowi Geram, Impor Pakaian Bekas Ganggu Industri Lokal

RABU, 15 MARET 2023 | 13:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bisnis pakaian bekas impor atau populer dengan istilah thrifting memang tengah naik daun. Namun belakangan kegiatan ini mendapat pelarangan karena dianggap merugikan industri lokal.

Presiden Jokowi menuturkan, impor pakaian bekas telah mengganggu jalannya industri tekstil. Jokowi lantas memerintahkan jajarannya untuk menindak pelaku impor pakaian bekas.

"Itu (thrifting) mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu," kata Presiden di Istora GBK, Jakarta, Rabu (15/3).


Untuk meningkatkan pertumbuhan industri tekstil dalam negeri Jokowi juga meminta para pelaku industri tekstil hingga sepatu gencar menjualkan produknya kepada kementerian/lembaga dan pemerintah pusat/daerah melalui e-katalog produk dalam negeri.

"Kalau beli pesawat tempur karena kita belum bisa. Kalau senjata, peluru kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" kata Jokowi geram.

Thrifting banyak diminati masyarakat karena bisa mendapatkan baju bermerek dengan harga miring alias murah. Pemburu Thrifting datang dari beragam kalangan. Umumnya adalah  mahasiswa, pelajar hingga kalangan menengah.

Baju bekas dari luar negeri kebanyakan masuk lewat Malaysia dan Singapura. Kegiatan thrifting juga dianggap membahayakan kesehatan dan  jadi salah satu ancaman brand fashion lokal.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya