Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid/Net

Politik

Nusron Wahid Usul DPR Investigasi Terbitnya IMB di Sekitar Depo Pertamina Plumpang

SELASA, 14 MARET 2023 | 22:05 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Komisi VI DPR RI diusulkan membentuk tim untuk menginvestigasi pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di atas lahan 81,6 hektar di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Usulan itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid saat rapat dengar pendapat (RDP dengan Direksi Pertamina, Selasa (14/3).

Menurut Nusron, penerbitan IMB di lahan sah milik Pertamina layak dipertanyakan dan diselidiki lebih jauh.


"Dari 153,4 ha yang dibeli Pertamina berdasarkan Akta Pengalihan Hak (APH) dari PT Mastraco tertanggal 8 April 1971, ada 81,6 ha yang dikuasai Penghuni Tanpa Hak (PTH)," demikian penjelasan Nusron.

Nusron mengaku heran karena warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang, membayar pajak bumi bangunan (PBB) dan punya IMB. Kata Politisi Golkar itu, hal itu perlu diinvestigasi, jika memang ingin segera membangun buffer zone.

Wakil Ketua Umum PBNU ini meyakini ada pihak yang paling bertanggungjawab atas terbitnya IMB itu. Kalau memang ternyata IMB-nya banyak dikeluarkan pada masa Gubernur Anis Baswedan, ya berarti dia yang bermasalah.

"Sebaliknya kalau yang bermasalah zaman Pak Ahok, ya Pak Ahok harus tanggung jawab. Supaya fair," kata Politisi Partai Golkar itu.

Adapun RDP itu dilaksanakan dalam rangka menyoroti kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang beberapa waktu yang lalu.

Insiden kebakaran hebat yang disebabkan akibat meledaknya pipa BBM itu menelan 20 korban jiwa dan 49 korban luka.

"Tiga hari setelah kejadian saya kebetulan silaturrahmi ke saudara di kawasan sana, masuk kawasan C dalam denah Pertamina. Ternyata banyak yang pegang sertifikat hak milik (SHM). Ini akan menjadi sengketa hukum tersendiri dengan Pertamina," sambungnya.

Menurut Nusron Wahid, saat ini ada 9234 KK dan 34.707 jiwa yang tinggal di kawasan lahan Pertamina tersebut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya