Berita

Asep Abdul Rahman (kanan) dan kuasa hukumnya Jay Tambunan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bekasi/Ist

Hukum

Tak Profesional Tangani Kasus Tanah, Penyidik Polres Metro Bekasi Dilaporkan ke Propam

SELASA, 14 MARET 2023 | 20:25 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mafia tanah di Cibitung Bekasi Jawa Barat tergolong sangat nekat. Betapa tidak sang pemilik tanah justru dilaporkan ke Polres Metro Bekasi.

Kejadian unik tersebut akhirnya ramai di Polres Metro Bekasi. Tak terima, sang pemilik tanah melaporkan balik penyerobotan tanah miliknya.

Sang pemilik tanah lewat pengacaranya, Jay Tambunan juga melaporkan ketidakprofesionalan oknum penyidik ke Kasi Propam Polres Metro Bekasi.


Sang pemilik tanah adalah Asep Abdul Rahman dan Evi Rusminingsih. Keduanya mewarisi tanah dari ayahnya yang sudah meninggal seorang mantan kepala desa bernama Suhudi bin Dulloh.

Tanahnya berada di 2 lokasi di Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yaitu 29.270 meter kubik di Desa Kerta Mukti dan dan 14.580 meter kubik di Desa Muktiwari.

”Saya kaget kenapa saya pemilik tanah sah justru dilaporkan ke Polres Metro Bekasi,” kata Asep Abdul Rahman di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Bekasi, hari ini, Selasa (14/3).

Kejadian tersebut berawal pada 2017. Saat itu Asep kaget tanah miliknya diratakan oleh sebuah perusahaan pengembang di Cibitung Bekasi. Usut punya usut, pengembang mengaku membeli tanah tersebut dari seorang pria berinisial M bin SA.

”Jelas kaget bukan main karena seumur-umur tanah warisan dari orang tua belum pernah dijual,” tutur Asep.

Tak mau buang-buang waktu, Asep Abdul Rahman lewat kuasa hukumnya lalu melapor ke Polres Metro Bekasi.

”Klien kami melapor pada 3 Desember 2018 di Polres Metro Bekasi,” kata kuasa hukum Asep Abdul Rahman, Jay Tambunan.

Dari hasil penyidikan ditetapkan 4 orang tersangka yaitu M bin SA, RMT, HPI dan WAK. M bisn SA diketahui memalsukan Akta Jual Beli.

”Dalam penyidikan, ia mengakui tidak memiliki tanah. Ia berani memalsukan Akta Jual Beli Tanah karena dijamin sama tersangka RMT dan HPI,” tutur Jay.

Sementara WAK ditetapkan sebagai tersangka karena membeli tanah dari Akta Jual Beli palsu. WAK adalah Direktur Utama sebuah perusahaan pengembang di Cibitung Bekasi.

Meski dilaporkan sejak 2018 ke Polres Metro Bekasi, tetapi sampai Februri 2018 perkembangan penyidikan mandek. ”Sudah berjalan  4 tahun 2  bulan tidak ada kepastian hukum,” heran Jay.

Tersangka utama yaitu M bin SA sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijadikan DPO alias buron. ”Herannya jadi DPO tetapi tidak ditangkap karena orangnya ada,” tambah Jay.

Tersangka lain juga sama saja, tersangka tidak diajukan atau dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum guna dilimpahkan ke Pengadilan.

Jay Tambunan menyoroti ketidakprofesionalan oknum penyidik. BAP tersangka utama M bin SA sewaktu menjadi saksi dinyatakan hilang. Akibatnya kasus untuk 3 tersangka lain berkasnya tidak dinyatakan lengkap alias P21 oleh Kejari Cikarang.

Para tersangka sendiri, tutur Jay Tambunan mengakui penyerobotan lahan milik kliennya. Terbukti mereka mengajukan perjanjian damai dengan cara membayar 50 persen nilai tanah sebesar Rp5 miliar.

Sebagai imbalan, para tersangka meminta Asep sang pemilik tanah menyampaikan agar penyidik tidak memberlakukan wajib lapor.

Namun sang pemilik tidak bersedia mencabut laporan sampai tanahnya diganti keseluruhan senilai Rp10 miliar.

Namun yang mengejutkan, tutur Jay Tambunan, pada bulan Februari 2023 tiba-tiba kliennya menerima surat pemberitahuan dari Unit II Harda Satuan Sat.Reskrim Polres Metro Bekasi laporan tersebut di hentikan karena tidak cukup bukti.

”Bagaimana tidak cukup bukti, pemalsuan jelas ada dan sudah ditetapkan tersangka. Ini oknum penyidik tak profesional,” tegas Jay.

Tidak cukup sampai di situ, tiba-tiba tersangka WAK selaku Dirut perusahaan pengembang melaporkan pemilik tanah ke Polres Metro Bekasi pada 20 Juli 2022.

”Ini yang mendasari kita melaporkan ulang kasus ini dan melaporkan ketidakprofesionalan oknum penyidik ke Kasi Propam Polres Metro Bekasi,” jelas Jay Tambunan.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya