Berita

Asep Abdul Rahman (kanan) dan kuasa hukumnya Jay Tambunan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bekasi/Ist

Hukum

Tak Profesional Tangani Kasus Tanah, Penyidik Polres Metro Bekasi Dilaporkan ke Propam

SELASA, 14 MARET 2023 | 20:25 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mafia tanah di Cibitung Bekasi Jawa Barat tergolong sangat nekat. Betapa tidak sang pemilik tanah justru dilaporkan ke Polres Metro Bekasi.

Kejadian unik tersebut akhirnya ramai di Polres Metro Bekasi. Tak terima, sang pemilik tanah melaporkan balik penyerobotan tanah miliknya.

Sang pemilik tanah lewat pengacaranya, Jay Tambunan juga melaporkan ketidakprofesionalan oknum penyidik ke Kasi Propam Polres Metro Bekasi.


Sang pemilik tanah adalah Asep Abdul Rahman dan Evi Rusminingsih. Keduanya mewarisi tanah dari ayahnya yang sudah meninggal seorang mantan kepala desa bernama Suhudi bin Dulloh.

Tanahnya berada di 2 lokasi di Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yaitu 29.270 meter kubik di Desa Kerta Mukti dan dan 14.580 meter kubik di Desa Muktiwari.

”Saya kaget kenapa saya pemilik tanah sah justru dilaporkan ke Polres Metro Bekasi,” kata Asep Abdul Rahman di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Bekasi, hari ini, Selasa (14/3).

Kejadian tersebut berawal pada 2017. Saat itu Asep kaget tanah miliknya diratakan oleh sebuah perusahaan pengembang di Cibitung Bekasi. Usut punya usut, pengembang mengaku membeli tanah tersebut dari seorang pria berinisial M bin SA.

”Jelas kaget bukan main karena seumur-umur tanah warisan dari orang tua belum pernah dijual,” tutur Asep.

Tak mau buang-buang waktu, Asep Abdul Rahman lewat kuasa hukumnya lalu melapor ke Polres Metro Bekasi.

”Klien kami melapor pada 3 Desember 2018 di Polres Metro Bekasi,” kata kuasa hukum Asep Abdul Rahman, Jay Tambunan.

Dari hasil penyidikan ditetapkan 4 orang tersangka yaitu M bin SA, RMT, HPI dan WAK. M bisn SA diketahui memalsukan Akta Jual Beli.

”Dalam penyidikan, ia mengakui tidak memiliki tanah. Ia berani memalsukan Akta Jual Beli Tanah karena dijamin sama tersangka RMT dan HPI,” tutur Jay.

Sementara WAK ditetapkan sebagai tersangka karena membeli tanah dari Akta Jual Beli palsu. WAK adalah Direktur Utama sebuah perusahaan pengembang di Cibitung Bekasi.

Meski dilaporkan sejak 2018 ke Polres Metro Bekasi, tetapi sampai Februri 2018 perkembangan penyidikan mandek. ”Sudah berjalan  4 tahun 2  bulan tidak ada kepastian hukum,” heran Jay.

Tersangka utama yaitu M bin SA sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijadikan DPO alias buron. ”Herannya jadi DPO tetapi tidak ditangkap karena orangnya ada,” tambah Jay.

Tersangka lain juga sama saja, tersangka tidak diajukan atau dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum guna dilimpahkan ke Pengadilan.

Jay Tambunan menyoroti ketidakprofesionalan oknum penyidik. BAP tersangka utama M bin SA sewaktu menjadi saksi dinyatakan hilang. Akibatnya kasus untuk 3 tersangka lain berkasnya tidak dinyatakan lengkap alias P21 oleh Kejari Cikarang.

Para tersangka sendiri, tutur Jay Tambunan mengakui penyerobotan lahan milik kliennya. Terbukti mereka mengajukan perjanjian damai dengan cara membayar 50 persen nilai tanah sebesar Rp5 miliar.

Sebagai imbalan, para tersangka meminta Asep sang pemilik tanah menyampaikan agar penyidik tidak memberlakukan wajib lapor.

Namun sang pemilik tidak bersedia mencabut laporan sampai tanahnya diganti keseluruhan senilai Rp10 miliar.

Namun yang mengejutkan, tutur Jay Tambunan, pada bulan Februari 2023 tiba-tiba kliennya menerima surat pemberitahuan dari Unit II Harda Satuan Sat.Reskrim Polres Metro Bekasi laporan tersebut di hentikan karena tidak cukup bukti.

”Bagaimana tidak cukup bukti, pemalsuan jelas ada dan sudah ditetapkan tersangka. Ini oknum penyidik tak profesional,” tegas Jay.

Tidak cukup sampai di situ, tiba-tiba tersangka WAK selaku Dirut perusahaan pengembang melaporkan pemilik tanah ke Polres Metro Bekasi pada 20 Juli 2022.

”Ini yang mendasari kita melaporkan ulang kasus ini dan melaporkan ketidakprofesionalan oknum penyidik ke Kasi Propam Polres Metro Bekasi,” jelas Jay Tambunan.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya