Berita

Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak/Net

Global

Inggris Tingkatkan Investasi Pertahanan untuk Halau Ancaman China, Pengamat: Bisa Merusak Hubungan London-Beijing

SELASA, 14 MARET 2023 | 13:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Langkah Pemerintah Inggris untuk meningkatkan investasi pertahanan dalam Tinjauan Terpadu 2023, yang bertujuan menanggapi ancaman geopolitik termasuk dari China, mendapat tanggapan dari pengamat di Beijing.

Inggris pada Senin merinci rencana untuk meningkatkan pengeluaran militer dan keamanan sebagai persiapan menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh China, sementara juga melawan Rusia.

"Kita tidak bisa menutup mata terhadap perilaku militer dan ekonomi yang semakin agresif dari Partai Komunis China," kata Menteri Luar Negeri James Cleverly, saat mengumumkan tinjauan terbaru ke parlemen pada Senin.


Diplomat top Inggris itu juga menuding Beijing memicu ketegangan dengan Taiwan dan mencoba mempersenjatai negara lain.

Para pengamat menilai, lewat keputusannya, Inggris telah melakukan provokasi berulang dan hype terus menerus dari apa yang disebut "teori ancaman China" hanya untuk melayani kepentingan Amerika Serikat.

"Pendirian Inggris yang lebih keras terhadap China adalah untuk memenuhi tujuan strategis AS, dan untuk meningkatkan apa yang disebut hubungan khusus Inggris-AS," kata Liu Zuokui, seorang peneliti studi Eropa di Akademi Ilmu Sosial China, seperti dikutip dari Global Times, Selasa (14/3).

Liu mencatat, kebijakan luar negeri Inggris telah mengikuti kebijakan AS yang menyebabkan penurunan pengaruh global negara yang tak terelakkan setelah Brexit.

"Selain itu, dengan menurunnya hubungan China-Inggris, telah menjadi rutinitas bagi Inggris untuk membuat pernyataan provokatif terhadap China dari waktu ke waktu," kata Liu.

"Karena pengaruh luar negeri Inggris telah menurun, ia ingin mempertahankan pengaruhnya di luar negeri. Cara yang sangat penting untuk melakukannya adalah dengan menunjukkan sikap keras terhadap China" tambahnya.

Liu memperingatkan bahwa provokasi berulang dan hype pemerintah Inggris pada "teori ancaman China" akan berdampak negatif pada hubungan China-Inggris.

“Skala kerja sama yang potensial antara China dan Inggris sangat besar. Jika pemerintah Inggris terus bersikap provokatif terhadap China, bidang kerja sama kemungkinan akan terpengaruh, yang perlu dipertimbangkan oleh (Perdana Menteri Inggris Rishi) Sunak,” ujarnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya