Berita

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana/Net

Presisi

Penuhi Permintaan Sri Mulyani, PPATK Kembali Kirim Data Transaksi ke Kemenkeu

SELASA, 14 MARET 2023 | 06:12 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar hasil analisis transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan dibuka lebar-lebar telah dipenuhi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PPATK telah menyampaikan kembali rekapitulasi data Informasi Hasil Analisis (IHA)/Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP) kepada Kemenkeu, pada Senin (13/3). Termasuk menyampaikan rangkaian penanganan kasus yang terindikasi ada tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Rekapitulasi yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan pada hari ini adalah merupakan daftar seluruh dokumen Informasi Hasil Analisis beserta jumlah nilai nominal yang terindikasi terkait dengan TPPU, sebagaimana tertuang dalam data individual masing-masing kasus yang telah kami sampaikan sepanjang kurun waktu 2009-2023," ucap Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam keterangannya, Senin (13/3).

Ditambahkan Ivan, analisis merupakan kegiatan meneliti secara mendalam atas laporan transaksi keuangan mencurigakan dan atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

Adapun Hasil Analisis adalah penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik atau Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak lainnya yang berwenang.

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya meminta PPATK membuka data transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu. Menkeu mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan itu, namun laporan tersebut tak berisi satu angka pun terkait detil transaksi.

"Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi mengenai Rp 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu kemarin(11/3).

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

UPDATE

Jokowi Ingkar Janji Kurangi Warisan Utang

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:52

Peralihan Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Diprediksi Mulus

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:49

KNPI Beberkan Sederet Alasan Perlunya Melegalkan Judi Online

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:46

Jokowi hingga Prabowo Ikut Berkurban Bareng Golkar Sumut

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45

Pengacara Kusnadi Serahkan Bukti Tambahan ke Dewas KPK

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:36

Garuda Indonesia Masuk Daftar Perusahaan Terbaik se-Asia Tenggara

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:29

Tiba di Mabes Polri, Prabowo Siap Terima Bintang Bhayangkara Utama

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:25

Komisi VIII Nilai Pelaksanaan Haji 2024 Banyak Persoalan

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:24

Menang Pilkada Jakarta Bisa Obati Kekecewaan Kalah Pilpres

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:23

Pengacara Pegi Setiawan Minta KPK Pantau Sidang Praperadilan

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:13

Selengkapnya