Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil/RMOL

Politik

Ridwan Kamil: Menunda Pemilu Mahal Harganya

SENIN, 13 MARET 2023 | 19:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan tahapan Pemilu 2024 ditunda buntut gugatan Partai Prima, terus mendapatkan penolakan dari banyak kalangan.

Bagi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil, penolakan pada putusan itu wajar. Alasannya, menunda pemilu sangat mahal harganya bagi demokrasi.

"Menurut saya harganya mahal kalau menunda itu (pemilu)," katanya usai menjadi pemateri di Golkar Institute, Jalan Anggrek Neli Murni Slipi, Jakarta Barat, Senin (13/3).


Sosok yang akrab disapa Kang Emil itu melanjutkan, dia menginginkan agar pemilu tetap dijalankan sesuai jadwal. Masyarakat juga ikut menunggu pemilu tetap dilaksanakan pada 2024.

"Rakyat juga sudah menunggu bagaimana pemilu yang disepakati 2024 mudah-mudahan tetap bisa terus berjalan," pungkas Gubernur Jawa Barat itu.

Adapun PN Jakpus menerima menerima gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) karena merasa dirugikan dalam proses verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu Serentak 2024.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya