Berita

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar/Ist

Nusantara

PKS Minta Bima Arya Fokus Tuntaskan RPJMD Kota Bogor

SENIN, 13 MARET 2023 | 19:20 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor fokus kepada penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2024 Kota Bogor.

Didalam RPJMD Kota Bogor, diketahui Wali Kota Bogor Bima Arya memiliki visi mewujudkan Kota Bogor ramah keluraga. Sehingga, Karnain ingin APBD Kota Bogor sebesar Rp 3,1 triliun bisa disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

“Karena ramah keluarga ini salah satu basic sasaran atau objek serta subjek pembangunan kita adalah struktur sosial kita pada level keluarga. Karenanya, mudah-mudahan di 2023 dan 2024 akan menyisir beberapa aspek pengarus utamaan keluarga yang bisa dikedepankan dalam pengalokasian anggaran dan pengelolaan program pembangunan ke depan,” ujar Karnain dalam keterangan tertulis, Senin (13/3).


Lebih lanjut, Karnain memaparkan terdapat tiga misi yang perlu diselesaikan di sisa waktu kurang lebih dua tahun ini. Yakni, Bogor Sehat, Bogor Cerdas dan Bogor Sejahtera.

Untuk Bogor Sehat, Karnain percaya bahwa paradigma ‘mencegah lebih baik daripada mengobati’ perlu kembali ditanamkan kepada masyarakat Kota Bogor. Di samping perlu dijalankannya program yang bisa menjadikan paradigma tersebut sebagai suatu kenyataan.

“Sehingga saya kira pengalokasian 10 persen dari APBD ini karena porsi masih terbagi kepada belanja rutin, ini perlu kita pikirkan ke depan, tuntutan kebutuhan dari faskes yaitu penambahan puskesmas baru sehingga coverage layanan faskes ini mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara prima dan paripurna, juga penguatan RSUD Kota Bogor,” jelas Karnain.

Lalu, untuk Bogor Cerdas, politisi PKS ini menilai perlu adanya intervensi lebih dari Pemerintah Kota Bogor terhadap keberadaan sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan catatannya, ada 43 bangunan sekolah yang perlu diintervensi oleh anggaran pemerintah di tahun ini.

Terakhir, program Bogor sejahtera, dianggap oleh Karnain perlu adanya evaluasi terkait penyaluran program bantuan, baik dari pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Sebab, selama pandemi covid-19 melanda Kota Bogor, banyak warga yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan, padahal mereka terdaftar sebagai penerima manfaat didalam DTKS.

“Yang perlu saya tegaskan bahwa konsen kita terkait dengan peningkatan kualitas, aksesibilitas di kesehatan dan pemerataan pembangunan di sektor pendidikan perlu kita kuatkan, juga peningkatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena kita harus melihat kondisi ekonomi global, nasional dan lokal. Karena dari angkat kemiskinan kita yang tersentuh bantuan sosial dari pusat dan kota masih banyak dikeluhkan masyarakat,” pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya