Berita

Presiden Swiss, Alain Berset/Net

Dunia

Junjung Tinggi Netralitas, Presiden Swiss Tolak Kirim Senjata ke Ukraina

SENIN, 13 MARET 2023 | 17:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Netralitas Swiss dalam merespons perang Rusia-Ukraina tidak akan pernah berubah, dan pengiriman senjata untuk perang merupakan tindakan yang sangat dilarang.

Begitu yang ditegaskan oleh Presiden Swiss Alain Berset selama wawancaranya dengan surat kabar NZZ am Sonntag pada Minggu (12/3).

Ia kembali menegaskan posisi Swiss yang akan terus berpegang teguh pada netralitas, meskipun banyak desakan yang mendorong agar ada pelonggaran sikap.


Menurut Berset, netralitas Swiss lebih penting dari sebelumnya dan larangan kontroversial untuk mentransfer senjata buatan Swiss ke Ukraina sangat ia dukung.

"Posisi pemerintah jelas. Itu juga sesuai dengan posisi pribadi saya. Senjata Swiss tidak boleh digunakan dalam perang," tegasnya, seperti dimuat Al Arabiya.

Tradisi panjang netralitas Swiss telah banyak diperdebatkan sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina yang dimulai pada Februari 2022.

Swiss, yang bukan anggota Uni Eropa, telah mengikuti jejak blok tersebut untuk memberi sanksi pada Moskow. Swiss menunjukkan adanya fleksibilitas pada netralitas militer.

Terlepas dari tekanan Kyiv dan sekutunya, Bern terus menolak negara-negara yang memiliki persenjataan buatan Swiss untuk mengekspornya ke Ukraina.

Hingga saat ini, permintaan pengiriman senjata dari Jerman, Spanyol, dan Denmark telah ditolak berdasarkan UU Bahan Perang, yang melarang semua ekspor ulang jika negara penerima berada dalam konflik bersenjata internasional.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya