Berita

Presiden Swiss, Alain Berset/Net

Dunia

Junjung Tinggi Netralitas, Presiden Swiss Tolak Kirim Senjata ke Ukraina

SENIN, 13 MARET 2023 | 17:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Netralitas Swiss dalam merespons perang Rusia-Ukraina tidak akan pernah berubah, dan pengiriman senjata untuk perang merupakan tindakan yang sangat dilarang.

Begitu yang ditegaskan oleh Presiden Swiss Alain Berset selama wawancaranya dengan surat kabar NZZ am Sonntag pada Minggu (12/3).

Ia kembali menegaskan posisi Swiss yang akan terus berpegang teguh pada netralitas, meskipun banyak desakan yang mendorong agar ada pelonggaran sikap.


Menurut Berset, netralitas Swiss lebih penting dari sebelumnya dan larangan kontroversial untuk mentransfer senjata buatan Swiss ke Ukraina sangat ia dukung.

"Posisi pemerintah jelas. Itu juga sesuai dengan posisi pribadi saya. Senjata Swiss tidak boleh digunakan dalam perang," tegasnya, seperti dimuat Al Arabiya.

Tradisi panjang netralitas Swiss telah banyak diperdebatkan sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina yang dimulai pada Februari 2022.

Swiss, yang bukan anggota Uni Eropa, telah mengikuti jejak blok tersebut untuk memberi sanksi pada Moskow. Swiss menunjukkan adanya fleksibilitas pada netralitas militer.

Terlepas dari tekanan Kyiv dan sekutunya, Bern terus menolak negara-negara yang memiliki persenjataan buatan Swiss untuk mengekspornya ke Ukraina.

Hingga saat ini, permintaan pengiriman senjata dari Jerman, Spanyol, dan Denmark telah ditolak berdasarkan UU Bahan Perang, yang melarang semua ekspor ulang jika negara penerima berada dalam konflik bersenjata internasional.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya