Berita

Wasekjen DPP PKB, Saiful Huda/RMOL

Politik

Soal Ganjar Cawapres Prabowo, PKB: Mutlak Harus Persetujuan Cak Imin!

SENIN, 13 MARET 2023 | 10:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mendengar ihwal Partai Gerindra membuka peluang menggaet Ganjar Pranowo sebagai Cawapres Prabowo pada Pilpres 2024.

“Belum dikomunikasikan ke PKB,” kata Wasekjen DPP PKB, Saiful Huda, dalam keterangannya, Senin (13/3).

Menurutnya, terkait pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo (soal Ganjar Cawapres), Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mutlak harus ikut menentukan.


“Kan ada dua syarat yang diminta Pak Hashim terkait skenario opsi itu. Pertama, Prabowo harga mati harus Capres. Kedua, soal Ganjar jadi Cawapres, itu mutlak kewenangan Gus Imin,” tegasnya.

Huda juga mengatakan, pihaknya menghormati keinginan adik kandung Prabowo Subianto itu. Hanya saja, perihal Capres Cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) harus dikembalikan pada keputusan koalisi, serahkan pada Prabowo dan Cak Imin.

“Jadi, opsi skenario pak Hashim kita hormati, kita hargai, dan belum keluar dari skenario awal, karena pak Hashim menegaskan, syaratnya Prabowo Capres. Terkait usulan posisi Ganjar, mutlak harus persetujuan Cak Imin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan, partainya terbuka menggaet Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Syaratnya, kata dia, Prabowo mutlak harus Capres.

“Saya kira terbuka kalau pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo, dengan catatan pak Prabowo calon presiden,” kata Hashim, saat deklarasi Prabowo Mania 08, di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/3).

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya