Berita

Perdana Menteri Elisabeth Borne/Net

Dunia

RUU Reformasi Pensiun Lolos di Senat Prancis, Komite Segera Jadwalkan Pertemuan

SENIN, 13 MARET 2023 | 06:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Komite bersama yang terdiri dari tujuh deputi Majelis Nasional (majelis rendah) dan tujuh senator akan bertemu untuk pembicaraan kesepakatan versi final RUU reformasi yang telah diloloskan Senat Prancis.  

TASS melaporkan pada Minggu (12/3) bahwa pertemuan tersebut dijadwalkan pada Rabu (15/3) mendatang.

RUU reformasi pensiun yang telah mengguncang Prancis selama berminggu-minggu akhirnya diloloskan oleh Senat Prancis pada Sabtu malam  (11/3).  Senat memberikan suara menyetujui rencana kontroversial Presiden Emmanuel Macron untuk menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun.


Hasil pemungutan suara diumumkan di halaman Twitter Perdana Menteri Elisabeth Borne dengan 195 senator mendukung reformasi, sementara 112 anggota parlemen menentang, di tengah protes besar yang terus berlanjut di kota-kota seperti Paris, Nice, Lyon dan Toulouse.

"Setelah ratusan jam perdebatan, Senat telah mengesahkan RUU reformasi pensiun. Ini adalah langkah yang menentukan menuju reformasi yang akan mengamankan masa depan pensiun kami. Kami sepenuhnya siap untuk keputusan akhir yang akan dibuat dalam beberapa hari mendatang," kata Borne.

Pada pertemuan Rabu, jika anggota parlemen kemudian menyepakati teks akhir, maka akan dilakukan pemungutan suara pada 16 Maret, pertama di Senat dan kemudian di Majelis Nasional. Jika kedua kamar memberikan suara mendukung, maka RUU tersebut akan disahkan.

Pada Kamis malam, Senat Prancis, yang saat ini sedang meninjau ketentuan undang-undang reformasi pensiun, menyetujui amandemen untuk menaikkan usia pensiun menjadi 64 tahun pada tahun 2030.

Para senator juga mendukung kemungkinan pensiun dini pada usia 63 tahun bagi mereka yang mulai bekerja pada usia 20 dan memiliki masa kerja minimal 43 tahun.
Meski menentang keras RUU reformasi pensiun, masyarakat telah yakin bahwa Presiden Emmanuel Macron tetap akan mengadopsi RUU tersebut.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Sempat Kaget, Legislator Golkar Bersyukur Budi Arie Klarifikasi dan Minta Maaf

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:20

KPK Tahan Gatot Heroe Hernanda, Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:10

DPRD Siap Bongkar Oknum Parpol dan Ormas Minta Jatah Proyek SD Rembang

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:05

Netflix Umumkan Pemeran Baru One Piece Season 3, Siap Hidupkan Kisah Battle of Alabasta

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:53

Bank Berwenang Menunda Transaksi Sesuai UU TPPU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:52

Daftar 6 Perusahaan di Kalimantan Disanksi Kemenhut Buntut Karhutla

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:49

Unhan Terbitkan Edaran Penggunaan Hijab bagi Kadet Putri Muslim

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:44

Diduga Terima Mobil hingga Rumah Mewah, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diselidiki KPK

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:37

Pertamina Eco RunFest 2026, Hadirkan Tujuh Inisiatif Keberlanjutan Lingkungan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:27

Lolly Suhenty: Kerja Kehumasan Bawaslu Menjaga Halaman Rumah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:26

Selengkapnya