Berita

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menghadiri Deklarasi Prabowo Mania 08, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/3)/Net

Politik

Diungkap Hashim, Prabowo Tolak Teken Kontrak Pengadaan Senjata di Kemenhan untuk Selamatkan Uang Negara Triliunan Rupiah

SENIN, 13 MARET 2023 | 05:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Indikasi korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Hal itu diketahui dari cerita Prabowo Subianto di masa awal menjabat Menteri Pertahanan RI.

Dituturkan Hashim yang adalah adik Prabowo, kakaknya sempat dihadapkan dengan kontrak-kontrak pengadaan senjata yang nilainya tak masuk akal.

"Dia baru dua bulan jadi Menteri, harus tanda tangani kontrak-kontrak pengadaan senjata Rp 51 triliun, nilai kontrak-kontrak yang dia sebagai Menteri Pertahanan harus tandatangani, seolah-olah harus tandatangani," ucap Hasim dalam acara Deklarasi Prabowo Mania 08, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/3).


Hashim mengaku kaget mark up yang dilakukan dalam satu kontrak bisa mencapai 300 hingga 1.250 persen.

"Saya sudah tahu ada korupsi, tapi saya juga baru tahu, dan Prabowo juga baru tahu, korupsi sudah gila-gilaan di kementeriannya. Saya enggak sebut kementerian lain karena saya tidak tahu," jelasnya.

Dituturkan Hashim, saat itu Prabowo menolak untuk menandatangani kontrak pengadaan senjata triliunan rupiah.

"Karena waktunya sudah mepet, 31 Desember harus teken. Dia (Prabowo) putuskan tidak diteken, tidak ditandatangani. Dengan kata lain, dia membatalkan sejumlah kontrak senjata senilai Rp 51 triliun," terang Hashim.

Menurut Hashim, dengan menolak meneken kontrak, Prabowo telah menyelamatkan uang rakyat puluhan triliun rupiah. Meski demikian, ia menyadari sang kakak akhirnya dibenci lantaran dianggap sebagai pengganggu.

"Saya saksi hidup, dan saya tahu banyak orang yang kecewa sama dia. Sampai kakak saya bilang 'saat ini banyak sekali orang yang benci sama saya karena saya mengganggu mereka dan menghambat kejahatan mereka'," tutur Hashim.

Hashim pun menyebut Prabowo sempat melaporkan hal itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Prabowo cerita, lapor ke Pak Jokowi, (dibilang) lanjutkan, berantas korupsi  di kementerian-mu," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya