Berita

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menghadiri Deklarasi Prabowo Mania 08, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/3)/Net

Politik

Diungkap Hashim, Prabowo Tolak Teken Kontrak Pengadaan Senjata di Kemenhan untuk Selamatkan Uang Negara Triliunan Rupiah

SENIN, 13 MARET 2023 | 05:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Indikasi korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Hal itu diketahui dari cerita Prabowo Subianto di masa awal menjabat Menteri Pertahanan RI.

Dituturkan Hashim yang adalah adik Prabowo, kakaknya sempat dihadapkan dengan kontrak-kontrak pengadaan senjata yang nilainya tak masuk akal.

"Dia baru dua bulan jadi Menteri, harus tanda tangani kontrak-kontrak pengadaan senjata Rp 51 triliun, nilai kontrak-kontrak yang dia sebagai Menteri Pertahanan harus tandatangani, seolah-olah harus tandatangani," ucap Hasim dalam acara Deklarasi Prabowo Mania 08, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/3).


Hashim mengaku kaget mark up yang dilakukan dalam satu kontrak bisa mencapai 300 hingga 1.250 persen.

"Saya sudah tahu ada korupsi, tapi saya juga baru tahu, dan Prabowo juga baru tahu, korupsi sudah gila-gilaan di kementeriannya. Saya enggak sebut kementerian lain karena saya tidak tahu," jelasnya.

Dituturkan Hashim, saat itu Prabowo menolak untuk menandatangani kontrak pengadaan senjata triliunan rupiah.

"Karena waktunya sudah mepet, 31 Desember harus teken. Dia (Prabowo) putuskan tidak diteken, tidak ditandatangani. Dengan kata lain, dia membatalkan sejumlah kontrak senjata senilai Rp 51 triliun," terang Hashim.

Menurut Hashim, dengan menolak meneken kontrak, Prabowo telah menyelamatkan uang rakyat puluhan triliun rupiah. Meski demikian, ia menyadari sang kakak akhirnya dibenci lantaran dianggap sebagai pengganggu.

"Saya saksi hidup, dan saya tahu banyak orang yang kecewa sama dia. Sampai kakak saya bilang 'saat ini banyak sekali orang yang benci sama saya karena saya mengganggu mereka dan menghambat kejahatan mereka'," tutur Hashim.

Hashim pun menyebut Prabowo sempat melaporkan hal itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Prabowo cerita, lapor ke Pak Jokowi, (dibilang) lanjutkan, berantas korupsi  di kementerian-mu," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya