Benny K. Harman: Negara Tidak Boleh Dikuasai oleh Mafia

Sesuai dengan amanat UUD 1945, negara diatur dan diperintah oleh rakyat. Untuk itu, tidak boleh ada kelompok-kelompok atau golongan tertentu yang menguasai Indonesia.

Begitu tegas disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, Benny K. Harman dalam acara launching relawan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan yang bernama Bro Anies (BroNies) dan Launching Posko Pilihan Rakyat (PPR) yang beralamat di Komplek Bona Gabe nomor 101 Blok A2, Jalan Jatinegara Timur Raya, RT. 01/02, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (12/3).

Pernyataan Benny itu pada saat membahas soal tema yang diambil dalam diskusi yang digelar oleh relawan Anies, yakni "Rekonstruksi Indonesia".

Benny menjelaskan bahwa gerakan rekonstruksionis, bukan tanpa landasan, karena dilandasi pondasi yang kokoh. Yakni masa depan bangsa Indonesia adalah negara bangsa. Negara bangsa yang diatur dan diperintah oleh rakyat, itulah demokrasi.

"Jadi kita ingin membangun bangsa Indonesia, masa depan yang diatur dan diperintah oleh rakyat," ujar Benny.

Menurut Benny, negara tidak boleh diperintah oleh sekelompok atau golongan-golongan tertentu, atau yang dikenal sebagai oligarki. Hal itu pun kata Benny, merupakan perintah dari UUD 1945 hasil perubahan.

"Jadi, tidak boleh dikuasai oleh golongan tertentu, tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu, tidak boleh dikuasai oleh oligarki, tidak boleh dikuasai oleh preman, tidak boleh dikuasai oleh mafia. Itu maunya," kata Benny.

Akan tetapi kata Benny, yang terjadi saat ini, pemilu yang dijalankan hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang pro terhadap penindasan, dan pro terhadap kelanggengan penguasaan sekelompok atau golongan-golongan tertentu.

"Apakah kita pernah bertanya, mengapa demokrasi elektoral hanya menghasilkan seorang maling menjadi pemimpin. Apakah pernah? Bagaimana kita menjelaskan bahwa demokrasi elektoral hanya menghasilkan preman jadi pemimpin. Bagaimana kita jelaskan? Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa pemimpin yang kalian pilih itu justru merusak demokrasi? Itu yang terjadi," tegas Benny.

Dalam acara ini turut dihadiri banyak tokoh, yakni Ketua Umum (Ketum) DPP BroNies Yusuf Blegur; wartawan senior Edy Mulyadi; CEO RMOL Teguh Santosa; aktivis dan pakar kesejahteraan sosial, Syahganda Nainggolan; Anggota DPD RI Tamsil Linrung; Wakil Ketua DPP PKS, Handi Risza; aktivis Anton Permana; dan anggota DPR RI 2009-2014 Ramadhan Pohan.