Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat konferensi pers/Net

Politik

Sri Mulyani Belum Tahu Data Kejanggalan Transaksi Rp300 T

MINGGU, 12 MARET 2023 | 11:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum memiliki data terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan transaksi janggal senilai Rp300 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3).

"Sampai siang ini (Sabtu, 11/3), saya tidak mendapat informasi Rp300 triliun itu, ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat," kata Sri Mulyani.

Dia pun meminta wartawan bertanya kepada Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, soal temuan kejanggalan transaksi Rp300 triliun di Kemenkeu itu.

"Karena sampai hari ini, di surat yang disampaikan Pak Ivan kepada saya, Kamis, menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami, dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya," katanya lagi.

Sri Mulyani juga meminta agar PPATK menyampaikan secara jelas kepada publik soal temuan itu, baik data siapa saja yang terlibat, hingga bentuk transaksinya.

"Dan apakah informasi itu bisa dishare ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo. Makin detail, makin bagus. Saya juga ingin tau, supaya saya tau siapa saja yang terlibat, sehingga pembersihan kita juga lebih cepat," paparnya.

Jadi, sambung dia, soal informasi Rp300 triliun, dia tidak bisa menjelaskan, karena belum melihat angkanya, data, sumber transaksi apa saja yang dihitung. "Dan siapa yang terlibat," pungkas Sri Mulyani.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya