Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat konferensi pers/Net

Politik

Sri Mulyani Belum Tahu Data Kejanggalan Transaksi Rp300 T

MINGGU, 12 MARET 2023 | 11:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum memiliki data terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan transaksi janggal senilai Rp300 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3).

"Sampai siang ini (Sabtu, 11/3), saya tidak mendapat informasi Rp300 triliun itu, ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat," kata Sri Mulyani.


Dia pun meminta wartawan bertanya kepada Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, soal temuan kejanggalan transaksi Rp300 triliun di Kemenkeu itu.

"Karena sampai hari ini, di surat yang disampaikan Pak Ivan kepada saya, Kamis, menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami, dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya," katanya lagi.

Sri Mulyani juga meminta agar PPATK menyampaikan secara jelas kepada publik soal temuan itu, baik data siapa saja yang terlibat, hingga bentuk transaksinya.

"Dan apakah informasi itu bisa dishare ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo. Makin detail, makin bagus. Saya juga ingin tau, supaya saya tau siapa saja yang terlibat, sehingga pembersihan kita juga lebih cepat," paparnya.

Jadi, sambung dia, soal informasi Rp300 triliun, dia tidak bisa menjelaskan, karena belum melihat angkanya, data, sumber transaksi apa saja yang dihitung. "Dan siapa yang terlibat," pungkas Sri Mulyani.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya