Berita

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/Net

Politik

Upaya Tunda Pemilu 2024

Demokrat: Jangan Dipikir Tidak Ada Anak Bangsa yang Lebih Baik dari Kelompok Penguasa Sekarang

SABTU, 11 MARET 2023 | 16:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya penundaan Pemilu 2024 bisa merusak demokrasi. Oleh karena itu, mindset penguasa harus diubah agar tidak berpikir sempit seolah anak-anak bangsa ke depan tidak lebih baik dari pemerintah saat ini.

Upaya penundaan Pemilu 2024 terus bergulir dari waktu ke waktu. Teranyar, PN Jakarta Pusat mengabulkan seluruhnya gugatan Partai Prima dengan memerintahkan KPU RI menunda proses dan tahapan Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam diskusi bertajuk “Dinamika Politik Jelang 2024” yang disiarkan secara daring pada Sabtu (11/3).


“Mindset siapapun harusnya disetel ya termasuk mindset kekuasaan. Jangan dipikirnya bahwa tidak ada anak-anak bangsa yang bisa menggantikan pemerintahan saat ini,” kata Herman.

Herman justru sangat yakin bahwa para calon pemimpin nasional, terutama generasi muda sangat mampu melampaui pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini.  

“Saya yakin akan lebih baik ke depan!” tegasnya.

Atas dasar itu, Herman merasa senang belakangan ini banyak bermunculan figur-figur  muda yang kaya akan gagasan serta ide membangun bangsa Indonesia untuk jauh lebih baik lagi ke depan. Sehingga, ruang publik pun sehat karena disuguhi gagasan dan ide.  

“Justru dengan anak-anak muda tampil saat ini mas Anies Baswedan sudah tampil sebagai capres Koalisi Peubahan Mas AHY juga diusung-usung sebagai Cawapres. Mas Michael (Jubir PKB) juga mengusung Cak Imin, Gerindra mengusung Pak Prabowo, ya kita fair-fair saja. Ayok ke depan kita kawal proses demokrasi, adu ide aduh gagasan dan biarkan rakyat yang memilih,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya