Berita

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/Net

Politik

Upaya Tunda Pemilu 2024

Demokrat: Jangan Dipikir Tidak Ada Anak Bangsa yang Lebih Baik dari Kelompok Penguasa Sekarang

SABTU, 11 MARET 2023 | 16:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya penundaan Pemilu 2024 bisa merusak demokrasi. Oleh karena itu, mindset penguasa harus diubah agar tidak berpikir sempit seolah anak-anak bangsa ke depan tidak lebih baik dari pemerintah saat ini.

Upaya penundaan Pemilu 2024 terus bergulir dari waktu ke waktu. Teranyar, PN Jakarta Pusat mengabulkan seluruhnya gugatan Partai Prima dengan memerintahkan KPU RI menunda proses dan tahapan Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam diskusi bertajuk “Dinamika Politik Jelang 2024” yang disiarkan secara daring pada Sabtu (11/3).


“Mindset siapapun harusnya disetel ya termasuk mindset kekuasaan. Jangan dipikirnya bahwa tidak ada anak-anak bangsa yang bisa menggantikan pemerintahan saat ini,” kata Herman.

Herman justru sangat yakin bahwa para calon pemimpin nasional, terutama generasi muda sangat mampu melampaui pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini.  

“Saya yakin akan lebih baik ke depan!” tegasnya.

Atas dasar itu, Herman merasa senang belakangan ini banyak bermunculan figur-figur  muda yang kaya akan gagasan serta ide membangun bangsa Indonesia untuk jauh lebih baik lagi ke depan. Sehingga, ruang publik pun sehat karena disuguhi gagasan dan ide.  

“Justru dengan anak-anak muda tampil saat ini mas Anies Baswedan sudah tampil sebagai capres Koalisi Peubahan Mas AHY juga diusung-usung sebagai Cawapres. Mas Michael (Jubir PKB) juga mengusung Cak Imin, Gerindra mengusung Pak Prabowo, ya kita fair-fair saja. Ayok ke depan kita kawal proses demokrasi, adu ide aduh gagasan dan biarkan rakyat yang memilih,” pungkasnya.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Mantan Kasipenkum Kejati Jakarta Jabat Kajari Aceh Singkil

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:40

Walkot Semarang Dorong Sinergi dengan ISEI Lewat Program Waras Ekonomi

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:18

Wasiat Terakhir Founding Fathers

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:05

Pelapor Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah di Tambora Alami Tekanan Mental

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:53

98 Resolution Network: Program Prabowo-Gibran Sejalan dengan Mandat Reformasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:40

Bos PT QSS jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tambang Bauksit di Kalbar

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:20

KPK Dinilai Belum Utuh Baca Peta Kasus Blueray Cargo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:55

Empat WN China Diduga Pelaku Penipuan Online Ditangkap Imigrasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:30

Membangun Kedaulatan Ekonomi di Era Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:16

Pidato Prabowo di DPR Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 22 Mei 2026 | 01:55

Selengkapnya