Demokrat: Penundaan Pemilu Tidak Fair!

Isu penundaan Pemilu 2024 melalui serangkaian manuver dinilai tidak fair. Selain bertentangan dengan konstitusi, tahapan dan proses Pemilu 2024 sudah berjalan dan sudah menghabiskan energi partai politik.

Demikian ditegaskan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, pada diskusi 'Polemik' bertajuk “Dinamika Politik Jelang 2024”, disiarkan secara daring, Sabtu (11/3).

“Nah, kalau kemudian dipatahkan, seolah-olah ada proses-proses yang (Pemilu) harus mundur gitu, ya menurut saya ini tidak fair,” tegas Herman.

Dia juga mengungkapkan, sebagai Kepala BPOKK Partai Demokrat, ia ikut langsung terjun melakukan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu. Hal itu tidak mudah dilakukan, menghabiskan energi dan menyita waktu.

“Sebagai kepala badan pembinaan organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, yang melegitimasi struktur pada semua tingkatan, sampai anak cabang diverifikasi secara administrasi, ini bukan perjuangan mudah,” kata dia.

Karena itu dia meminta penguasa berlaku adil dalam menyongsong Pemilu 2024. Dalam hal ini, sambungnya, jangan mewacanakan penundaan Pemilu.

“Mindset siapapun harusnya disetel, termasuk kekuasaan, bahwa sesungguhnya proses-proses demokrasi yang sudah kita jalankan pasca reformasi, mari kita jaga,” tandasnya.

Tampil sebagai narasumber lain, di antaranya juru bicara Milenial PKB, Michael Sinaga, Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hidayati, Ketua DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng, dan Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah.