Berita

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Survei IPO: Dukungan PBNU Dongkrak Elektabilitas PAN

SABTU, 11 MARET 2023 | 12:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) naik signifikan berdasar survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) yang digelar medio 1-7 Maret 2023.

Saat ini PAN ada di posisi 7 besar. Survei IPO medio Oktober 2022 lalu partai yang dinakhodai Zulkifli Hasan itu ada di posisi 9 besar.
 
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, mengurai, dari hasil survei nasional, elektabilitas PAN naik 2,1 persen menjadi 5,0 persen, melampaui Partai Keadilan Sosial (PKS) yang ada di posisi keenam, dengan elektabilitas 4,9 persen.


Menurut Dedi, kenaikan elektabilitas PAN sangat menarik, karena termasuk partai yang mudah naik, tapi juga turun elektabilitasnya.

Meroketnya PAN hingga mampu melampaui dua partai lain, kata Dedi, salah satunya karena kemampuan Zulhas, sapaan akrab Ketum PAN, membangun hubungan dengan tokoh-tokoh kunci di republik ini, salah satunya Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.
 
Gus Yahya pada momen peringatan satu abad NU tidak mengharamkan warga nahdliyin mencoblos atau memilih PAN pada 2024. Pernyataan itu berkontribusi positif pada naiknya elektabilitas partai berlambang matahari putih itu.
 
"Pidato Ketum PBNU yang menyatakan tidak haram memilih PAN, menjalar ke pemilih nahdliyin, mereka tidak lagi terkonsentrasi pada PKB atau PPP. Luar Jawa justru jadi wilayah PAN, dan ini kabar baik, agar semakin gencar promosi hubungan NU dan PAN," kata Dedi, pada diskusi 'Polemik' bertajuk “Dinamika Politik Jelang 2024”, disiarkan daring pada Sabtu (11/3).
 
Elektabilitas PAN yang hanya terpaut 1,6 persen dengan PKB (7,6 persen) saat ini, kata Dedi, tak terlepas dari kemampuan PAN mengais suara dari ceruk kaum nahdliyin.
 
Berikut elektabilitas 10 besar Parpol versi survei IPO saat responden ditanya "Jika hari ini dilaksanakan pemilihan umum, partai politik apa yang akan bapak/ibu pilih?"
 
1. PDI Perjuangan (23,9%)
2. Partai Golkar (11,5%)
3. Partai Demokrat (10,1%)
4. Partai Gerindra (9,9%)
5. Partai Kebangkitan Bangsa (7,6%)
6. Partai Nasional Demokrat (7,2%)
7. Partai Amanat Nasional (5,0%)
8. Partai Keadilan Sejahtera (4,9%)
9. Partai Persatuan Indonesia (4,1%)
10. Partai Persatuan Pembangunan (1,7%).
 
Survei dilakukan secara tatap muka, melibatkan 1.200 responden. Margin of error (MoE) 2,5 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya