Berita

Rumah warga yang berada tidak jauh dari kawasan Depo Plumpang, Jakarta Utara/RMOL

Politik

Langgar Tata Ruang, Tak Ada Alasan Warga Tolak Relokasi Kawasan Depo Plumpang

JUMAT, 10 MARET 2023 | 13:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, harus segera ditata ulang. Pemukiman warga Tanah Merah yang berada berdekatan dengan Depo BBM ini harus segera ditertibkan.

Menurut Pengamat Tata Ruang Kota, Nirwono Joga, tidak ada alasan bagi warga untuk menolak penataan ulang kawasan Depo Pertamina Plumpang.

"Pemukiman padat yang notabene melanggar tata ruang harus ditertibkan dan ditata kembali," kata Nirwono saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL melalui pesan WhatsApp, Jumat (10/3).


Pemerintah juga perlu menetapkan daerah penyangga atau buffer zone minimal 500 meter atau bahkan lebih sesuai kajian keamanan dan keselamatan jika terjadi ledakan di kemudian hari.

Semakin lebar jarak aman, lanjut Nirwono, akan membawa konsekuensi semakin banyak perumahan warga yang harus direlokasi dan semakin banyak unit rusunawa yang harus disediakan pemerintah.

"Membenahi pemukiman padat menjadi kawasan hunian vertikal terpadu," pungkasnya.

Depo Pertamina Plumpang kembali mengalami kebakaran pada Jumat malam (3/3). Kebakaran hebat ini mengakibatkan 19 orang tewas dan puluhan lainnya harus dirawat di sejumlah rumah sakit.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya