Masa Depan Elektrifikasi Jakarta

PRESIDEN Jokowi sudah menyatakan bahwa listrik Jakarta akan dikirim dari PLTP Kamojang. Ini berarti bahwa Jakarta memang diproyeksikan akan menggunakan EBT.

Listrik Kamojang adalah model terbaik kerja sama antar-BUMN. Panas buminya milik Pertamina, sementara pembangkitnya milik PLN. Benar cara begini. Kerja sama Pertamina PLN harus menjadi strategi kunci di semua tempat.

Dengan model begini, maka EBT akan cepat mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Janji pemerintah kepada internasional akan lekas terealisasi. Karena langsung dijalankan oleh negara dengan menggunakan badan usaha milik negara.

Dengan demikian, maka pemerintah bisa totalitas dalam menyukseskan transisi energi, terutama di pusat-pusat pemerintahan.

Dengan demikian tidak diperlukan power wheeling untuk mempercepat EBT. Tapi yang diperlukan kolaborasi. Pertamina dengan PLN secara langsung.

Power wheeling sebagai jampi-jampi agar swasta masuk dalam investasi listrik EBT tidak akan membuat swasta Indonesia masuk ke EBT.

Swasta Indonesia sudah berkarat dalam bisnis fosil batu bara dan minyak, mereka tidak dalam posisi leluasa pindah ke EBT. Karena terkait pembiayaan, utang dan asuransi bisnis mereka. Menunggu swasta Indonesia atau oligarki Indonesia masuk ke EBT sama dengan menunggu ikan koi tumbuh kaki.

Lagi pula, seluruh proses transisi energi sedunia sangat bertumpu pada peran negara dan pemerintah. Perhatikan saja sejak Cop 21, Cop 26, G20, JETP semuanya adalah kesepakatan antarnegara untuk men-drive transisi energi dengan menekankan pada komitmen kuat dari pemerintah.

Terakhir lihat JETP atau just energy transition partnership yang dipimpin Indonesia beranggotakan AS, Inggris, Jepang, dan EU, semuanya diserahkan ke pemerintah sebagai penanggung jawab.

Uangnya melalui PT SMI, perusahaan negara hingga pelaksanaannya melalui BUMN dan keterlibatan masyarakat secara langsung secara inklusif.

Mengapa swasta tidak ditaruh di garis depan? Nah ini tema zaman sudah berubah dan kurang disadari sebagian kalangan. Dulu neoliberalisme begitu, namun sekarang tidak lagi. Semua telah digeser lagi ke peran negara untuk menjalankan tiga agenda besar, yakni digitalisasi, transisi energi, dan transisi sistem keuangan. Semua peran akan diambil pemerintah.

Nah kembali lagi ke transisi energi di DKI Jakarta. Permasalahan Jakarta ada pada tiga scope dari kesepakatan iklim. Masalah Jakarta adalah polusi, asap, kualitas udara yang sangat buruk. Tugas utama Jakarta adalah mengurangi penggunaan BBM, mengurangi asap dari knalpot kendaraan bermotor.

Jakarta sangat memungkinkan untuk itu. Karena di Jakarta tinggal banyak sekali birokrat kaya raya dan pengusaha super tajir. Mereka menyukai mobil mewah, moge, yang boros BBM. Nah habit mereka ini harus diubah.

Itulah selalu ada hikmah di balik semua kejadian termasuk kebakaran depo. Begitu mener.

Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)