Berita

Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga/Ist

Politik

Lebih Banyak Ngonten Ketimbang Kerja, Sri Mulyani Layak Dicopot

KAMIS, 09 MARET 2023 | 17:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bobroknya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) semakin terbuka lebar usai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya transaksi gelap senilai Rp300 triliun.

Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga mengatakan, dengan banyaknya skandal di Kemenkeu yang terungkap, sudah cukup jadi alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk mencopot Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan.

"Sebaiknya (Sri Mulyani) dicopot," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/3).


Apalagi Sri Mulyani sudah mengakui kalau kementerian yang dipimpinnya sudah disusupi dengan gerakan radikalisme. Pegawai Kemenkeu pun mulai terkotak-kotak.

Andi menambahkan, hal itu makin menegaskan kalau Sri Mulyani tidak bisa kerja. Sebagai bendahara negara Sri Mulyani lebih hobi berkoar-koar.

"(Lebih banyak) Ngonten di sosmed ketimbang menonjolkan hasil kerjanya," tegas Andi.

Lanjut Andi, pegawai Kemenkeu banyak yang melakukan korupsi. Sehingga wajar jika penghasilan pajak era Jokowi ini jauh lebih kecil ketimbang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut transaksi janggal tersebut berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar yang belakangan menjadi sorotan publik.

"Saya sudah dapat laporan pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ungkap Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, pada Rabu kemarin (8/3).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya