Berita

Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga/Ist

Politik

Lebih Banyak Ngonten Ketimbang Kerja, Sri Mulyani Layak Dicopot

KAMIS, 09 MARET 2023 | 17:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bobroknya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) semakin terbuka lebar usai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya transaksi gelap senilai Rp300 triliun.

Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga mengatakan, dengan banyaknya skandal di Kemenkeu yang terungkap, sudah cukup jadi alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk mencopot Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan.

"Sebaiknya (Sri Mulyani) dicopot," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/3).


Apalagi Sri Mulyani sudah mengakui kalau kementerian yang dipimpinnya sudah disusupi dengan gerakan radikalisme. Pegawai Kemenkeu pun mulai terkotak-kotak.

Andi menambahkan, hal itu makin menegaskan kalau Sri Mulyani tidak bisa kerja. Sebagai bendahara negara Sri Mulyani lebih hobi berkoar-koar.

"(Lebih banyak) Ngonten di sosmed ketimbang menonjolkan hasil kerjanya," tegas Andi.

Lanjut Andi, pegawai Kemenkeu banyak yang melakukan korupsi. Sehingga wajar jika penghasilan pajak era Jokowi ini jauh lebih kecil ketimbang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut transaksi janggal tersebut berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar yang belakangan menjadi sorotan publik.

"Saya sudah dapat laporan pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ungkap Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, pada Rabu kemarin (8/3).

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya