Berita

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo/Net

Politik

Soal Tudingan Mahfud, Stafsus Menkeu: Kalau Itu Benar Kita Tindak Tegas

KAMIS, 09 MARET 2023 | 15:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengungkap transaksi gelap senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan akan ditindaklanjuti.

Hal itu disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo dalam sebuah wawancara stasiun televisi swasta nasional, Kamis (9/3).

“Kami berjanji, berkomitmen untuk menindaklanjuti, menganalisis, dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak,” kata Yustinus.


Menurut anak buah Menkeu Sri Mulyani ini, jika benar yang diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terbukti ada transaksi gelap Rp300 triliun maka Kemenkeu akan melakukan tindakan tegas.

“Kalau memang terbukti ada penyimpangan maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan yang tegas. Itu yang menjadi komitmen kami,” tegasnya.

Namun demikian, Yustinus masih ogah berkomentar lebih jauh mengenai adanya potensi transaksi gelap Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu tersebut.

“Saat ini kalau kita lihat komentar beliau memang belum bisa dikomentari banyak. Karena ini kan masih gelondongan sifatnya. Jadi, kita belum tahu apakah ini terkait dengan aktivitas pekerjaan aktivitas di luar itu dan lain-lain,” tandasnya.

Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfud menyebut transaksi janggal tersebut berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar yang belakangan menajdi sorotan publik.

"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ungkap Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, pada Rabu kemarin (8/3).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya