Berita

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo/Net

Politik

Soal Tudingan Mahfud, Stafsus Menkeu: Kalau Itu Benar Kita Tindak Tegas

KAMIS, 09 MARET 2023 | 15:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengungkap transaksi gelap senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan akan ditindaklanjuti.

Hal itu disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo dalam sebuah wawancara stasiun televisi swasta nasional, Kamis (9/3).

“Kami berjanji, berkomitmen untuk menindaklanjuti, menganalisis, dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak,” kata Yustinus.


Menurut anak buah Menkeu Sri Mulyani ini, jika benar yang diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terbukti ada transaksi gelap Rp300 triliun maka Kemenkeu akan melakukan tindakan tegas.

“Kalau memang terbukti ada penyimpangan maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan yang tegas. Itu yang menjadi komitmen kami,” tegasnya.

Namun demikian, Yustinus masih ogah berkomentar lebih jauh mengenai adanya potensi transaksi gelap Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu tersebut.

“Saat ini kalau kita lihat komentar beliau memang belum bisa dikomentari banyak. Karena ini kan masih gelondongan sifatnya. Jadi, kita belum tahu apakah ini terkait dengan aktivitas pekerjaan aktivitas di luar itu dan lain-lain,” tandasnya.

Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfud menyebut transaksi janggal tersebut berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar yang belakangan menajdi sorotan publik.

"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ungkap Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, pada Rabu kemarin (8/3).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya