Mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier/Net
Skandal harta kekayaan di jajaran elite Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan harus jadi catatan serius pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi diminta tidak segan memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier, menilai Sri Mulyani tidak memiliki sensitivitas terhadap anak buahnya yang rusak. Fuad pun mengendus ada kongkalikong antara Sri Mulyani dengan pejabat DJP yang rusak sehingga kebobrokan mereka tak tersentuh.
"SMI semakin menjadi politisi," ucap Fuad Bawazier kepada
Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat Whatsapp, Kamis (9/3).
Fuad pun memberikan contoh sikap Sri Mulyani yang lebih terkesan sebagai seorang politisi ketimbang Menkeu.
Pertama, SMI mengatakan bahwa selama Orde Baru, menkeu era itu tidak mencatat aset-aset negara. SMI mengambil contoh bombastis, yaitu bila istana negara dituntut oleh anak cucu penjajah maka Indonesia bisa kalah.
"Karena itu, SMI bikin proyek pencatatan aset negara dan seperti biasanya dananya dari utang. Diklaim sebagai 'untuk pertama kalinya' aset negara kini dicatat. Klaimnya, (semua aset negara sekecil apapun) di seluruh Indonesia tercatat," tutur Fuad.
Parahnya, lanjut Fuad, Sri Mulyani menyimpulkan bahwa aset negara yang tercatat itu ternyata besar dan bisa menutupi utang negara.
Padahal aset-aset negara itu, tidak semuanya untuk diperjualbelikan, dan bercampur antara yang komersial dan nonkomersial. Semuanya praktis tidak bisa ditransaksikan. Seperti infrastruktur jalan, baik di kota maupun di pelosok tanah air.
"Kami para senior di Kementerian Keuangan dulu berpikir lebih dalam, lebih kritis, dan lebih objektif, yakni hanya mencatat aset yang bisa hilang dan mempunyai komersial values. Ini untuk menghemat pembiayaan," ujarnya.
"Aset seperti jalan di desa-desa untuk apa dicatat pemerintah pusat karena tidak bernilai komersial dan tidak bisa dicuri, karena semua orang tahu bahwa itu milik negara. Jadi SMI adalah pahlawan kesiangan," tutup Fuad.
