Bela Pengunjuk Rasa, Presiden Georgia Ingatkan Aparat Tidak Gunakan Kekerasan Saat Aksi Protes Pecah di Tbilisi

Gerakan massa Georgia yang memprotes RUU tentang agen asing mendapat dukungan dari Presiden Salome Zourabichvili.

Zourabichvili yang sedang berkunjung ke New York saat aksi protes pecah di negaranya, mendesak pihak berwenang agar tidak menggunakan kekerasan terhadap para demonstran, saat ia mendengar lusinan orang menderita luka-luka dan puluhan lainnya ditangkap.

“Semoga pihak berwenang memahami bahwa mereka memiliki kesempatan terakhir untuk mempersempit kesenjangan antara mereka dan masyarakat, yang telah tumbuh dan berkembang," katanya seperti dikutip dari CNN. Ia merujuk pada jumlah masyarakat yang besar dan bahwa suara rakyat harus didengar.

"Mereka (aparat) memiliki kesempatan terakhir untuk menunjukkan bahwa mereka bukanlah kekuatan informal pro-Rusia. Mereka memiliki kesempatan terakhir, kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar pro-Eropa dan ini adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Semoga mereka menahan diri dari penggunaan kekuatan apa pun. Ini pesan saya kepada mereka dari sini," kata Zurabishvili.

Massa yang selama berhari-hari berkerumun di depan gedung parlemen telah menyuarakan penolakannya terhadap RUU tentang agen asing. Namun, pada Selasa sore, parlemen Georgia menyetujui RUU tersebut. Protes pun pecah di Tbilisi pada Rabu.

Polisi mencoba membubarkan massa, tetapi aksi protes tidak surut. Polisi anti huru hara akhirnya menggunakan gas air mata dan meriam air.

Pada Rabu malam aparat keamanan memaksa pengunjuk rasa keluar dari wilayah yang bersebelahan dengan gedung parlemen.

Pada Februari, dua versi RUU agen asing didaftarkan di parlemen Georgia - versi Georgia dan versi AS, yang sebenarnya merupakan terjemahan dari undang-undang AS tentang pendaftaran agen asing.

Menurut versi Georgia, media massa juga dapat diklasifikasikan sebagai agen asing. Inisiatif tidak berlaku untuk individu.

Sementara menurut versi AS, ini berlaku tidak hanya untuk badan hukum, tetapi juga untuk individu dan menetapkan hukuman pidana. Parlemen Georgia telah mengirimkan versi Georgia ke Komisi Venesia untuk diperiksa.