Usai ulah banyaknya oknum pejabat Kementerian Keuangan yang kekayaanya di luar batas kewajaran terungkap cukup jadi alasan bagi Presiden Joko Widodo mencopot Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Rabu malam (8/3).
Beberapa skandal yang terjadi di Kemenkeu muncul di berbagai bidang, baik pegawai di perpajakan dan bea cukai.
"Cukup menjadi alasan untuk mendesak Presiden mengganti Sri Mulyani," tandas Dedi.
Dikatakan Dedi, mungkin Sri Mulyani pintar dan ahli dalam bidang keuangan, tetapi situasi saat ini jelas membuktikan Sri Mulyani gagal menjaga komitmen
clean governance dan integritas pejabat tinggi.
Pandangan Dedi, Sri Mulyani menanggung beban paling berat terkait implementasi
clean governance. Sebab, pejabat paling banyak lakukan pencurian uang negara ada di kementerianya.
"Ini berisiko tingkatkan ketidakpercayaan publik pembayar pajak," pungkasnya.
Beberapa skandal yang terungkap harta tidak wajar yang dimiliki pejabat eselon III Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Terbaru, ada dugaan rekening mencurigakan yang terafiliasi Rafael seninali Rp 500 miliar membuat ia dipecat dari Kemenkeu.
Kasus yang lain dua kepala Bea Cukai di Yogyakarta dan Makassar yang memiliki harta berlimpah, berujung pemanggilan oleh KPK.
Terbaru PPATK menemukan dugaan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun. Uang fantastis itu berada sekitar pegawai Kemenkeu yang ada di bidang perpajakan dan Bea Cukai.
