Berita

Legislator Nasdem, Taufik Basari, menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Memaknai Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Pemilu” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3)/RMOL

Politik

Cegah Pemilu 2024 Ditunda, Legislator Nasdem Sarankan KPU Berdamai dengan Prima

RABU, 08 MARET 2023 | 16:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI disarankan untuk berdamai dengan Partai Prima. Untuk kemudian menetapkan Prima sebagai partai politik peserta Pemilu Serentak 2024.

Begitu disarankan politikus Nasdem, Taufik Basari, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Memaknai Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Pemilu” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).

“Ini lebih solutif menurut saya. Mungkin nanti kita bisa dorong KPU tadi mengecek ulang. Sudah mengecek ulang, akhirnya putusannya adalah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu, maka segera nyatakan itu. Karena ini perdata ya, maka gugatannya bisa dicabut. Selesai itu, damai ya kan,” kata Taufik.


Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, sebetulnya Partai Prima sangat bisa untuk berdamai dengan KPU. Yaitu dengan cara segera ditetapkan sebagai partai peserta Pemilu 2024.

Sehingga, pemilu tetap dilaksanakan tepat waktu, sesuai jadwal yang telah ditetapkan DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yakni pada 14 Februari 2024.

“KPU tetapkan Prima sebagai partai peserta pemilu, kemudian gugatan dicabut karena ada perdamaian. Sehingga, kita enggak terpikir lagi nih ada putusan yang menyandera untuk menunda pemilu. Masukkan Partai Prima, damai, cabut gugatan, selesai,” tutur Taufik.

Sementara itu, Ketua Partai Prima, Agus Jabo Priyono, mengaku tak masalah kalau saran Taufik itu dianggap sebagai solusi.

“Enggak ada masalah,” timpal Agus Jabo yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.

Selain Taufik dan Agus Jabo, turut hadir dalam diskusi tersebut Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, dan pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya