Berita

Legislator Nasdem, Taufik Basari, menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Memaknai Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Pemilu” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3)/RMOL

Politik

Cegah Pemilu 2024 Ditunda, Legislator Nasdem Sarankan KPU Berdamai dengan Prima

RABU, 08 MARET 2023 | 16:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI disarankan untuk berdamai dengan Partai Prima. Untuk kemudian menetapkan Prima sebagai partai politik peserta Pemilu Serentak 2024.

Begitu disarankan politikus Nasdem, Taufik Basari, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Memaknai Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Pemilu” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).

“Ini lebih solutif menurut saya. Mungkin nanti kita bisa dorong KPU tadi mengecek ulang. Sudah mengecek ulang, akhirnya putusannya adalah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu, maka segera nyatakan itu. Karena ini perdata ya, maka gugatannya bisa dicabut. Selesai itu, damai ya kan,” kata Taufik.


Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, sebetulnya Partai Prima sangat bisa untuk berdamai dengan KPU. Yaitu dengan cara segera ditetapkan sebagai partai peserta Pemilu 2024.

Sehingga, pemilu tetap dilaksanakan tepat waktu, sesuai jadwal yang telah ditetapkan DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yakni pada 14 Februari 2024.

“KPU tetapkan Prima sebagai partai peserta pemilu, kemudian gugatan dicabut karena ada perdamaian. Sehingga, kita enggak terpikir lagi nih ada putusan yang menyandera untuk menunda pemilu. Masukkan Partai Prima, damai, cabut gugatan, selesai,” tutur Taufik.

Sementara itu, Ketua Partai Prima, Agus Jabo Priyono, mengaku tak masalah kalau saran Taufik itu dianggap sebagai solusi.

“Enggak ada masalah,” timpal Agus Jabo yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.

Selain Taufik dan Agus Jabo, turut hadir dalam diskusi tersebut Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, dan pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya