Berita

Legislator Nasdem, Taufik Basari, menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Memaknai Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Pemilu” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3)/RMOL

Politik

Cegah Pemilu 2024 Ditunda, Legislator Nasdem Sarankan KPU Berdamai dengan Prima

RABU, 08 MARET 2023 | 16:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI disarankan untuk berdamai dengan Partai Prima. Untuk kemudian menetapkan Prima sebagai partai politik peserta Pemilu Serentak 2024.

Begitu disarankan politikus Nasdem, Taufik Basari, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Memaknai Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Pemilu” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).

“Ini lebih solutif menurut saya. Mungkin nanti kita bisa dorong KPU tadi mengecek ulang. Sudah mengecek ulang, akhirnya putusannya adalah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu, maka segera nyatakan itu. Karena ini perdata ya, maka gugatannya bisa dicabut. Selesai itu, damai ya kan,” kata Taufik.


Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, sebetulnya Partai Prima sangat bisa untuk berdamai dengan KPU. Yaitu dengan cara segera ditetapkan sebagai partai peserta Pemilu 2024.

Sehingga, pemilu tetap dilaksanakan tepat waktu, sesuai jadwal yang telah ditetapkan DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yakni pada 14 Februari 2024.

“KPU tetapkan Prima sebagai partai peserta pemilu, kemudian gugatan dicabut karena ada perdamaian. Sehingga, kita enggak terpikir lagi nih ada putusan yang menyandera untuk menunda pemilu. Masukkan Partai Prima, damai, cabut gugatan, selesai,” tutur Taufik.

Sementara itu, Ketua Partai Prima, Agus Jabo Priyono, mengaku tak masalah kalau saran Taufik itu dianggap sebagai solusi.

“Enggak ada masalah,” timpal Agus Jabo yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.

Selain Taufik dan Agus Jabo, turut hadir dalam diskusi tersebut Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, dan pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya