Berita

Bupati Lamteng, Musa Ahmad, saat menjadi saksi di PN Tanjungkarang, Selasa (7/3)/RMOLLampung

Nusantara

Akui Titipkan Anak Kades Masuk Kedokteran Unila, Bupati Lamteng Bantah Beri Uang ke Karomani

RABU, 08 MARET 2023 | 08:01 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Lanjutan persidangan perkara suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung terus menguak fakta. Terkini, ada pengakuan Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Musa Ahmad, yang menitipkan anak saudaranya agar diterima di Fakultas Kedokteran Unila.

"Saya pernah diminta tolong oleh Rudianto, Kepala Desa di Lampung Tengah untuk membantu anaknya di jalur mandiri Unila," ujar Musa Ahmad saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (7/3).

Orang nomor satu di Lamteng itu memberikan kesaksian dalam sidang suap penerimaan mahasiswa baru (PMB) Unila yang menyeret Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor I Bidang Akademik Heryandi, dan Ketua Senat Muhammad Basri.


Musa Ahmad menuturkan, Rudianto merupakan saudaranya. Menurut Musa, Rudianto meminta tolong lewat dirinya lantaran menganggap bisa membantu karena kenal baik dengan Karomani.

"Saya sampaikan ke Pak Karomani dan minta tolong saat bertemu, saya bilang bila memungkinkan agar meluluskan ponakan saya di Kedokteran Unila," ucap Musa.

"Jawaban Karomani, insyaAllah akan saya coba. Selain itu tidak ada yang disampaikan Karomani," kata politikus Partai Golkar itu.

Musa Ahmad melanjutkan, pembicaraan soal Lampung Nahdliyyin Center (LNC) diutarakan Karomani setelah titipan tersebut.

"Pak Karomani saat itu pernah bilang mau nyalon Ketua PWNU Lampung dan sedang membangun LNC. Saat itu dia juga tidak bahas soal sumbangan tapi dia bilang bantu-bantu ya pak. Saya bilang insyaAllah," bebernya.

Setelah mahasiswa tersebut dinyatakan lulus, Rudianto menghubungi dan menyampaikan terimakasih. Tidak ada transaksi apapun setelah itu.

"Saya tidak pernah memberikan apapun baik bentuk uang atau fasilitas," tegas Musa Ahmad.

Namun demikian, JPU KPK kemudian menunjukkan barang bukti daftar donatur LNC yang ditulis orang kepercayaan Karomani bernama Mualimin, di mana di daftar nomor 13 tertulis nama Bupati Lamteng.

Hal itu kemudian dibantah lagi oleh Musa Ahmad. Ia mengaku tidak pernah dihubungi oleh Mualimin.

Dalam sidang kali ini ada enam saksi yang dihadirkan KPK. Yaitu Giany Putri Arif, Pendekar Banten Hengky Malonda, dan orang tua mahasiswa titipan Enung Juhartini.

Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) Unila Budi Sutomo, anggota DPRD Lampung Fraksi Nasdem Mardiana, dan anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat Fraksi Hanura Marzani. 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya