Berita

Jamiludin Ritonga menilai 3 menteri dari Nasdem layak untuk diganti/Ist

Politik

Jamiluddin Ritonga: Kalau Tiga Menteri Nasdem Dicopot Bukan Karena Usung Anies

SELASA, 07 MARET 2023 | 14:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo kembali muncul menyusul kabar pengunduran diri Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali. Apalagi beberapa menteri lainnya memang dikehendaki publik untuk diganti.

Merujuk hasil Survei Populi Center yang dilakukan 25 Januari  hingga 2 Februari 2023, ada lima menteri yang dikehendaki publik untuk diganti.

Di urutan pertama ada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Sebanyak 16 persen responden menginginkan Nadiem diganti. Dua, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di mana 14,4 persen responden memintanya diganti.


Tiga, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dengan 10,9 persen responden yang memintanya diganti. Empat, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, sebanyak 9,5 persen menghendakinya diganti.

Lima, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, juga sebanyak 9,5 persen responden menginginkannya diganti.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat, lima menteri tersebut layak direshuffle.

“Selain karena memang sebagian publik tidak menghendakinya, juga kinerjanya memang tidak menonjol. Karena itu, tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak mereshuffle mereka,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL via pesan singkat, Selasa (7/3).

Dia menambahkan, di antara lima nama di atas, menteri dari Nasdem, yaitu Johnny G. Plate, Syahrul Yasin Limpo, dan Siti Nurbaya, termasuk yang berpeluang besar diganti.

“Kalau tiga menteri ini direshuffle bukan karena Nasdem mengusung Anies Baswedan, tapi karena dikehendaki publik dan kinerjanya juga tidak menonjol,” demikian Jamiluddin.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya