Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jepang Sambut Baik Rencana Kompensasi Kerja Paksa dari Korsel

SENIN, 06 MARET 2023 | 14:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Tokyo menyambut baik rencana Korea Selatan untuk memberi kompensasi kepada para korban kerja paksa di masa perang.

Menurut Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi hal tersebut dapat membantu memulihkan hubungan yang sehat antar kedua negara, setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan.

"Pemerintah Jepang menghargai langkah-langkah yang diumumkan oleh pemerintah Korea Selatan hari ini sebagai upaya untuk memulihkan hubungan Jepang-Korea Selatan yang sehat setelah berada dalam situasi yang sangat parah," kata Menlu Hayashi pada Senin (6/3).


Dalam data yang ada di Seoul, yang dimuat Alarabiya, sebanyak 780 ribu warga Seoul tercatat mengalami kerja paksa selama 35 tahun lamanya, sejak Tokyo menjajah negara itu.

Pemerintah Korsel menawarkan solusi dari masalah tersebut, dengan memberikan kompensasi kepada korban dan keluarga mereka, dari dana yayasan, yang juga dihasilkan dari keuntungan perusahaan negara dari paket reparasi Jepang tahun 1965.

Menanggapi hubungan yang membaik itu, Jepang juga diperkirakan akan mengumumkan pencabutan dari beberapa pembatasan perdagangannya yang dilakukan selama hubungan kedua negara itu memanas, dan akan memperpanjang pernyataan masa lalunya tentang permintaan maaf kepada warga Korsel.

Dalam pekan ini, Presiden Yoon Suk Yeol dikabarkan akan berkunjung ke Tokyo untuk menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan akan melihat pertandingan bisbol kedua negara bersama-sama.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya