Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jepang Sambut Baik Rencana Kompensasi Kerja Paksa dari Korsel

SENIN, 06 MARET 2023 | 14:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Tokyo menyambut baik rencana Korea Selatan untuk memberi kompensasi kepada para korban kerja paksa di masa perang.

Menurut Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi hal tersebut dapat membantu memulihkan hubungan yang sehat antar kedua negara, setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan.

"Pemerintah Jepang menghargai langkah-langkah yang diumumkan oleh pemerintah Korea Selatan hari ini sebagai upaya untuk memulihkan hubungan Jepang-Korea Selatan yang sehat setelah berada dalam situasi yang sangat parah," kata Menlu Hayashi pada Senin (6/3).


Dalam data yang ada di Seoul, yang dimuat Alarabiya, sebanyak 780 ribu warga Seoul tercatat mengalami kerja paksa selama 35 tahun lamanya, sejak Tokyo menjajah negara itu.

Pemerintah Korsel menawarkan solusi dari masalah tersebut, dengan memberikan kompensasi kepada korban dan keluarga mereka, dari dana yayasan, yang juga dihasilkan dari keuntungan perusahaan negara dari paket reparasi Jepang tahun 1965.

Menanggapi hubungan yang membaik itu, Jepang juga diperkirakan akan mengumumkan pencabutan dari beberapa pembatasan perdagangannya yang dilakukan selama hubungan kedua negara itu memanas, dan akan memperpanjang pernyataan masa lalunya tentang permintaan maaf kepada warga Korsel.

Dalam pekan ini, Presiden Yoon Suk Yeol dikabarkan akan berkunjung ke Tokyo untuk menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan akan melihat pertandingan bisbol kedua negara bersama-sama.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya