Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jepang Sambut Baik Rencana Kompensasi Kerja Paksa dari Korsel

SENIN, 06 MARET 2023 | 14:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Tokyo menyambut baik rencana Korea Selatan untuk memberi kompensasi kepada para korban kerja paksa di masa perang.

Menurut Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi hal tersebut dapat membantu memulihkan hubungan yang sehat antar kedua negara, setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan.

"Pemerintah Jepang menghargai langkah-langkah yang diumumkan oleh pemerintah Korea Selatan hari ini sebagai upaya untuk memulihkan hubungan Jepang-Korea Selatan yang sehat setelah berada dalam situasi yang sangat parah," kata Menlu Hayashi pada Senin (6/3).


Dalam data yang ada di Seoul, yang dimuat Alarabiya, sebanyak 780 ribu warga Seoul tercatat mengalami kerja paksa selama 35 tahun lamanya, sejak Tokyo menjajah negara itu.

Pemerintah Korsel menawarkan solusi dari masalah tersebut, dengan memberikan kompensasi kepada korban dan keluarga mereka, dari dana yayasan, yang juga dihasilkan dari keuntungan perusahaan negara dari paket reparasi Jepang tahun 1965.

Menanggapi hubungan yang membaik itu, Jepang juga diperkirakan akan mengumumkan pencabutan dari beberapa pembatasan perdagangannya yang dilakukan selama hubungan kedua negara itu memanas, dan akan memperpanjang pernyataan masa lalunya tentang permintaan maaf kepada warga Korsel.

Dalam pekan ini, Presiden Yoon Suk Yeol dikabarkan akan berkunjung ke Tokyo untuk menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan akan melihat pertandingan bisbol kedua negara bersama-sama.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya