Berita

Ilustrasi Pemilu 2024/RMOL

Politik

Kritik Putusan PN Jakpus, FDS UI: Publik Ingin Pemilu Tepat Waktu

SENIN, 06 MARET 2023 | 00:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menghentikan tahapan Pemilu 2024 banjir kritikan. Terbaru Forum Demokrasi Salemba Untuk Indonesia (FDS UI) Research dan Consulting yang mempertanyakan keputusan itu.

CEO FDS UI,  Rulli Nasrullah menjelaskan bahwa keputusan tersebut menimbulkan respons negatif dari publik. Sebab, sebagian besar masyarakat ingin pemilihan umum (Pemilu) tetap berjalan.

"Karena publik begitu antusias menginginkan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu," Rulli Nasrullah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).


Rulli menjelaskan, putusan PN Jakpus tersebut bertolak belakang dengan temuan berbagai lembaga survei. Temuannya, mayoritas publik menginginkan pemilu tepat waktu dan menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.

Bahkan, kata Rulli, dari hasil pemantauan digital yang dilakukan oleh FDS UI, terjadi peningkatan percakapan mengenai kandidat dan partai politik di ruang siber sejak November 2022 sampai dengan Januari 2023 ini.

"Ini menandakan masyarakat kita begitu antusias menyambut Pemilu 2024. Apalagi temuan berbagai lembaga survei menyebut publik menolak wacana penundaan Pemilu," jelas Rulli.

Ia mengatakan, wajar jika masyarakat beranggapan ada yang tidak beres atas putusan berani yang diambil oleh PN Jakpus tersebut. Apalagi, proses dan tahapan Pemilu 2024 telah berjalan dengan baik.

Ia berharap, kontroversi yang ditimbulkan PN Jakpus ini tidak mengganggu stabilitas dan kondusifitas situasi politik. Dijelaskan Rulli, saat ini masyarakat Indonesia sudah cerdas. Sehingga wajar bila putusan tersebut dipertanyakan.

"Semua pihak harus menjaga diri, agar dinamika yang timbulkan oleh PN Jakpus ini tetap dalam situasi kondusif," jelasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya