Berita

Presiden Joko Widodo di Posko pengungsian Depo Pertamina Plumpang/Ist

Nusantara

Jokowi Usul Depo Plumpang Dipindah ke Pulau Reklamasi

MINGGU, 05 MARET 2023 | 17:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat sadar bahwa lokasi mereka sangat dekat dengan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Kawasan itu, adalah zona berbahaya untuk dijadikan pemukiman.

Untuk itu, kepala negara meminta agar permasalahan ini menelurkan solusi. Harus ada yang mengalah, apakah Pertamina dengan memindahkan Depo minyak miliknya, atau warga yang bersedia untuk direlokasi. Terkait hal ini, Jokowi mengusulkan agar Depo Pertamina Plumpang dipindahkan ke Pulau Reklamasi.

Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo usai mengunjungi posko pengungsian korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Minggu (5/3).


"(Kawasan ini) Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Jokowi.

Presiden Jokowi lantas mengungkap saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta pernah membahas bersama soal buffer zone atau lokasi penyangga guna mencegah terjadinya musibah seperti kebakaran yang bisa merembet ke permukiman warga.

"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi untuk penduduk yang ada di situ. Tanah merahnya ini kan padat dan penuh," jelas Jokowi.

Tanah Merah merupakan lahan di sebelah utara Depo Plumpang. Kawasan yang masuk area Kelurahan Rawa Badak Selatan sejatinya merupakan lahan milik Pertamina.

Namun seiring waktu, lokasi tersebut diserobot oleh warga yang membangun permukiman serta beranak pinak di situ. Maka kawasan Tanah Merah tumbuh menjadi kawasan permukiman padat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya