Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tinggalkan Pendekatan Politis saat Memilih Direksi dan Komisaris Pertamina

MINGGU, 05 MARET 2023 | 16:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guna membenahi PT Pertamina (Persero) pemerintah diminta meninggalkan jejak nepotisme dan politis dalam memilih Direktur Utama dan Komisaris Utama perusahaan minyak milik negara tersebut.

Demikian pendapat yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).

“Pendekatan koncoisme dan politis dalam memilih direksi dan komisaris Pertamina sudah seharusnya ditanggalkan. Karena itu, profesionalisme sudah harus dikedepankan dalam memilih direksi dan komisaris,” tegas Jamiluddin.


Jamiluddin berpandangan, sudah seharusnya Pertamina berdiri sendiri tanpa dinodai politisasi dalam perekrutan pejabat tingginya.

“Pertamina juga harus dijadikan perusahaan yang independen. Tidak boleh lagi dijadikan sapi perah untuk kepentingan elite politik,” katanya.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan Erick Thohir untuk melakukan pembenahan di tubuh Pertamina. Agar tidak dicap masyarakat perusahaan minyak pelat merah itu milik politisi tertentu.

“Hal itu diperlukan agar Pertamina bisa sejajar dengan perusahaan minyak lainnya di negara lain. Pertamina bisa (bersaing dengan negara lain) asalkan dipimpin orang-orang profesional dan tidak dijadikan sapi perah,” tutupnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya