Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tinggalkan Pendekatan Politis saat Memilih Direksi dan Komisaris Pertamina

MINGGU, 05 MARET 2023 | 16:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guna membenahi PT Pertamina (Persero) pemerintah diminta meninggalkan jejak nepotisme dan politis dalam memilih Direktur Utama dan Komisaris Utama perusahaan minyak milik negara tersebut.

Demikian pendapat yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).

“Pendekatan koncoisme dan politis dalam memilih direksi dan komisaris Pertamina sudah seharusnya ditanggalkan. Karena itu, profesionalisme sudah harus dikedepankan dalam memilih direksi dan komisaris,” tegas Jamiluddin.


Jamiluddin berpandangan, sudah seharusnya Pertamina berdiri sendiri tanpa dinodai politisasi dalam perekrutan pejabat tingginya.

“Pertamina juga harus dijadikan perusahaan yang independen. Tidak boleh lagi dijadikan sapi perah untuk kepentingan elite politik,” katanya.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan Erick Thohir untuk melakukan pembenahan di tubuh Pertamina. Agar tidak dicap masyarakat perusahaan minyak pelat merah itu milik politisi tertentu.

“Hal itu diperlukan agar Pertamina bisa sejajar dengan perusahaan minyak lainnya di negara lain. Pertamina bisa (bersaing dengan negara lain) asalkan dipimpin orang-orang profesional dan tidak dijadikan sapi perah,” tutupnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya