Berita

Mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier/Net

Politik

Pendukung Keputusan PN Jakpus Ditandai Sebagai “Pemain” Isu Tunda Pemilu

MINGGU, 05 MARET 2023 | 09:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kondisi gaduh atau chaos bisa terjadi jika upaya banding KPU atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menunda Pemilu 2024 tidak dikabulkan.

Mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier bahkan meminta agar tahapan pemilu tetap berjalan sesuai jadwal selama proses banding berlangsung.  

“Saya berpendapat tahapan pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwal," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu (5/3).


Fuad Bawazier menekankan bahwa majelis hakim PN Jakpus tidak memiliki wewenang untuk melakukan penundaan pemilu. Untuk itu, dia meminta masyarakat tidak gegabah dalam mengambil tindakan.

“Ingat, kita punya irama musik yang jelas yang sesuai konstitusi," tegasnya.

Lebih lanjut, Fuad mengajak masyarakat menandai setiap orang yang memberi dukungan atas putusan PN Jakpus tersebut. Menurutnya, kelompok ini harus diberi label sebagai orang-orang yang ingin jabatan presiden diperpanjang.

"Siapa saja yang bernada mendukung, keputusan PN Jakpus itu, saya menandainya sebagai pendukung atau pemain di belakang layar penundaan pemilu. Bukankah selama ini mereka sudah ‘berjuang mati-matian’ dengan menggunakan segala cara? Dan yang terakhir ini pakai cara putusan pengadilan sesat," demikian Fuad.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya