Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Kasus Romo Paschal, Presiden Jokowi Didesak Bersikap pada Kejahatan Perdagangan Orang

SABTU, 04 MARET 2023 | 18:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo diminta mengambil sikap atas tindakan tidak menyenangkan dari aparat negara yang dialami  Pastor Imam Gereja Katholik, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus (Romo Paschal), yang mengepalai Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang.

Desakan tersebut disampaikan Aliansi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia Anti Perbudakan dan Perdagangan Orang dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (4/3).

Pada pernyataan tertulis itu, disebutkan Romo Paschal mendapatkan tindakan tidak menyenangkan Wakil Kepala Binda Batam, Kolonel Laut (S) Bambang Panji Priyanggodo.


Bambang Panji Priyangodo disebutkan melakukan intervensi terhadap kepolisian dalam hal meminta pembebasan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kepada Kapolsek Pelabuhan Barelang, yang membawahi Pelabuhan Batam Center, pada tanggal 7 Oktober 2022.

Saat itu 5 orang pelaku diamankan oleh polisi, beserta 6 orang korban. Tiga orang korban kemudian diserahkan kepada Romo Paschal untuk tinggal di Shelter Theresia yang merupakan fasilitas KKPPMP.

Sudah bersurat kepada Kepala BIN Budi Gunawan pada 12 Januari 2023, tetapi surat tersebut tidak ditindaklanjuti. Justru, Romo Paschal dilaporkan oleh Bambang Panji Priyangodo di Polda Provinsi Kepulauan Riau.

Romo Paschal dijadwalkan akan diperiksa pada Senin pagi, tanggal 6 Maret 2023, dengan alasan yang mengada-ada, yakni pencemaran nama baik.

Sejalan dengan rencana pemeriksaan itu, Aliansi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia Anti Perbudakan dan Perdagangan Orang mendesak Presiden Jokowi turun tangan menindak aparat negara yang bertindak berlebihan.

"Tuan Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi segera menertibkan para oknum dalam BIN agar tidak melakukan tindakan kriminal kepada warga negara, dalam hal ini terhadap Romo Paschal yang merupakan wakil ketua jaringan anti perdagangan orang nasional (Jarnas TPPO)," ujar Pendeta Emmy Suhertia, dari Komunitas Hanaf mewakili aliansi.

Dikatakan Emmy, aliansi juga mendesak Presiden Jokowi memberikan langkah konkret dalam memberantas sindikat perdagangan orang, yang masih ditemui kasusnya di sejumlah daerah.

"Belum ada tindakan aktif Kepala Negara dalam memerangi jaringan aktif pelaku perdagangan orang. Padahal korbannya merata di seluruh Indonesia, dan terutama berasal dari NTT yang menjadi sarang korban perbudakan modern atau perdagangan orang," katanya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya