Kapolri: Manajemen Risiko Perlu Dikuatkan Sebagai Mitigasi Dampak Bencana

Manajemen risiko bencana alam di Indonesia, penting untuk terus disosialisasikan. Hal tersebut, sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait lainnya.

Begitu dikatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menjadi salah satu pemateri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis (2/3).

"Harapan Pak Presiden, kita memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pra, pada saat tanggap darurat dan pascabencana juga akan semakin baik," kata Jenderal Sigit.

Manajemen risiko, dikatakan Sigit, menjadi penting lantaran Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki catatan bencana alam yang cukup besar. Seperti, tsunami Aceh, gempa bumi di Cianjur, bencana gunung merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Faktor bencana alam di Indonesia, lanjutnya, di antaranya disebabkan terjadinya pergeseran sesar di wilayah tertentu. Seperti sesar Sumatera, sesar Palu-Koro, sesar Matano, sesar Cimandiri, sesar Opak, sesar Gorontalo, sesar Sorong, sesar Tarera Aiduna dan sesar Yapen.

Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, pada tiap tahunnya juga sering terjadi fenomena El Nino dan La Nina.

"Karena yang namanya bencana terjadi sewaktu-waktu, namun yang paling penting bagaimana upaya kita melakukan persiapan. Sehingga pada saat terjadi, dampaknya bisa kita mitigasi seminimal mungkin," tuturnya.

Dalam penanganan bencana alam, disampaikan Sigit, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder masyarakat lainnya.

"Sehingga kita bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden terkait dengan kemampuan melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana," demikian Sigit.