Berita

Rafael Alun Trisambodo usai menjalani pemeriksaan KPK/RMOL

Publika

Sebaran Efek Kasus Mario Dahsyat

KAMIS, 02 MARET 2023 | 17:10 WIB | OLEH: DJONO W OESMAN

TIADA orang seterkenal Rafael Alun, sekarang. Pejabat pajak itu diperiksa KPK selama 8,5 jam, Rabu (1/3). Keluar dari Gedung KPK Jakarta, ia disambut ratusan wartawan, minta komentar. Ia bukannya senang, malah menunduk.

Waktu bertanya buat wartawan sangat singkat. Cuma mengikuti Rafael berjalan dari lobby gedung menuju halaman, mendekati mobilnya. Apalagi jalannya Rafael dicepat-cepatkan. Ya... campur-aduk, kepontal-pontal.

"Bagaimana Pak pemeriksaannya?" Atau, ada yang: "Berapa pertanyaan penyidik, Pak?" Malah ada yang: "Harta Bapak sebenarnya berapa?"


Tapi tidak ada yang bertanya: "Sebenarnya Bapak ini korupsi apa enggak, sih?" Tidak ada pertanyaan itu. Padahal, sebenarnya saat itulah wartawan bisa ngerjain orang, dengan pertanyaan sengit. Terkait harta Rafael Rp 56,1 miliar yang dilaporkan dalam LHKPN.

Saking pusingnya, Rafael menjawab: "Kasihanilah saya..."

Lha... kok begitu? Karena Rafael mengaku sudah lelah setelah diperiksa delapan setengah jam.

Rafael lantas menaiki mobil Toyota Innova putih. Buru-buru ia menutup pintu, dan wajahnya segar lagi. Mobil pun melaju.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan kepada pers di kantornya, Rabu (1/3) mengatakan, "Proses klarifikasi ini bukan hanya sekali. Saya pastikan, bukan hanya sekali. Karena pasti lagi."

Mengejutkan, Pahala menyebut, KPK menyelidiki ada Geng Rafael.

Pahala: "Kita pastikan, sesudah yang bersangkutan, pasti ada lagi orang-orang lain. Yang kami kan dengar juga ada gengnya. Tapi kita kan perlu tahu polanya."

Geng Rafael ini hal baru. Rembetan, diawali anak Rafael, Mario Dandy Satriyo (20) menganiaya David (17) secara brutal sampai koma sejak Senin, 20 Februari 2023 sampai Rabu, 1 Maret 2023, lantas Rafael dicopot Menteri Keuangan, Sri Mulyani, lalu ada geng itu.

Kemudian buru-buru Pahala mengatakan: "Tapi, kalau dibilang geng, ya bukan kayak geng anak SMP, ngumpul-ngumpul gitu. Kita dapat informasi saja kalau si ini sama, si itu. Kita lihat nanti. 'oh iya... perjalanannya nyambung di beberapa tempat'. Itu yang saya maksud geng. Jadi jangan dianggap geng, dia berkomplot, enggak jugalah."

Meskipun wartawan bingung mencerna kalimat geng itu, tapi tak sempat bertanya detail, sebab penjelasan berlanjut ke topik-topik lain seputar Rafael. Beruntun.

KPK gesit menangani ini. Rumah mewah milik Rafael di Yogyakarta diperiksa tim KPK. Juga perumahan mewah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar. Ternyata milik istri Rafael. Atas nama dua perusahaan milik istri Rafael.

Mobil-mobil mewah, ada yang milik saudaranya, ada yang milik menantu Rafael. Menyebar pokoknya. Tapi, Jeep mewah Rubicon yang dibawa Mario saat menganiaya David, diakui KPK, atas hasil pemeriksaan, bukan milik Rafael.

Kasus ini juga menyenggol mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Karena, Menko Polhukam, Mahfud MD ketika ditanya wartawan, mengatakan bahwa pada 2012 PPAK sudah melaporkan transaksi mencurigakan di LHKPN Rafael kepada KPK. Tapi, KPK tidak menanggapi. Diam saja.

Abraham Samad, Ketua KPK periode 2011-2015 kepada pers, Selasa (28/2) mengatakan:

“Jadi, yang sebenarnya terjadi PPATK melaporkan (transaksi mencurigakan) ke Kejaksaan Agung, kemudian KPK cuma ditembuskan saja laporannya. Jadi, pernyataan (Mahfud) itu tidak tepat.”

Maksud Abraham, PPAK melapor ke Kejaksaan Agung dengan tembusan laporan ke KPK. Maka, KPK diam saja. Dikira itu akan diusut Kejaksaan Agung. Ternyata juga tidak diurus oleh Kejaksaan Agung.

Ada lagi. Menurut Samad, Undang-undang KPK saat itu menyatakan bahwa penyelenggara negara yang ditangani KPK, minimal pejabat eselon II. Hal itulah yang membuat PPATK melaporkan transaksi mencurigakan Rafael ke Kejaksaan Agung, bukan ke KPK.

Abraham: “Karena pada saat itu mungkin Rafael Alun masih pejabat eselon III atau mungkin IV di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan."

Pokoknya, laporan PPATK pada sepuluh tahun silam tidak ditangani. Setelah heboh kasus Mario, barulah seperti tergopoh-gopoh memeriksa Rafael.

Soal pengunduran diri Rafael sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) ditolak oleh Kementerian Keuangan.

Wakil Menkeu, Suahasil Nazara dalam konferensi pers, Rabu (1/3) mengatakan:

"Kami sampaikan di sini, bahwa berdasarkan PP 11/2017 sebagaimana terakhir diubah PP 17 Tahun 2020 dan kemudian juga peraturan Kepala BKN 3/2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri."

Maka, status Rafael kini tetap ASN. Meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memutuskan, mencopot jabatan Rafael. Sehingga, status Rafael kini ASN tanpa pekerjaan.

Imbas kasus Mario ini merembet ke mana-mana. Terlalu seru. Bahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ikut komentar.

Megawati berbicara dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dia mengkritik pamer kekayaan yang dilakukan pejabat pajak.

Megawai: "Saya 100 persen mendukung beliau, Bu Sri Mulyani, mengenai masalah yang sangat memalukan di bidang keuangan, di bidang pajak," kata Megawati, di Kantor Pusat BRIN di Jakarta, Rabu (1/3).

Dilanjut: "Saya melihat sendiri, di kalangan birokrat itu gimana, untuk apa Indonesia merdeka kalau rakyatnya sendiri, birokratnya sendiri, sudahlah...,"

Sedangkan, David yang dianiaya Mario, masih koma di RS Mayapada, Kuningan Jakarta. Tapi, respirator sudah dilepas dari hidungnya.

Kasus ini juga membuat banyak motor mewah Harley Davidson dijual. Gegara, Mario suka pamer motor seharga Rp 1 miliar-an itu. Kondisi ini juga dipantau KPK, dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan, karena penjualnya adalah pegawai Kementerian Keuangan.

Pahala: "Sekarang kita angkut nama-nama penjual HD ke Irjen Kementerian Keuangan. Ini kan nama-nama ini pegawai siapa sih, kita menduga mereka pegawai Dirjen Pajak."

Bahwa masyarakat mencurigai pegawai Kemenkeu korupsi karena pamer hidup mewah, cuma dugaan. Tidak ada bukti. Sekarang, efek kasus Mario, terungkap dan membuat mereka yang suka pamer mewah jadi keder.

Penulis adalah Wartawan Senior

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya