Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin/Net

Dunia

Ukraina: Putin Tak Punya Banyak Pilihan Setelah Serbia Tolak Kirim Senjata

KAMIS, 02 MARET 2023 | 11:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan Serbia untuk tidak mengirim senjata ke Rusia akan membuat Kremlin semakin terhimpit dan tidak memiliki banyak pilihan dalam perangnya di Ukraina.

Hal tersebut diungkapkan oleh  Kepala Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, Kyrylo Budanov, dalam sesi wawancaranya dengan Voice of America.

Menurut paparan Budanov, meskipun Rusia berharap mendapat transfer senjata dari Serbia, tetapi negara itu menolak.


"Serbia meninggalkan Presiden Vladimir Putin dengan pilihan terbatas untuk mengisi kembali persediaannya," ujarnya, seperti dimuat The Defense Post pada Rabu (1/3).

Budanov menyebut Rusia kini tidak memiliki banyak pilihan untuk pasokan senjatanya selain dari negara-negara yang banyak dituduhkan.

“Rusia hanya mencoba membeli apa saja di mana saja karena masalah mereka memang signifikan,” ungkapnya.

Budanov menilai, satu-satunya negara yang bisa diandalkan Moskow sekarang adalah Iran, karena telah mengirim drone bunuh diri yang mampu menembus pertahanan udara Ukraina.

Selain Iran, Budanov juga mengklaim bahwa Presiden Putin sedang mempertimbangkan untuk membeli senjata dari negara berkembang, seperti Myanmar.

“Sekarang mereka mencoba dengan Myanmar. Kami akan melihat apa yang akan terjadi seiring waktu. Namun nyatanya, dalam hal pasokan senjata, Rusia hanya sebatas Iran. Itu sampai hari ini,” kata Budanov.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari tahun lalu, banyak laporan yang menunjukkan bahwa pasukan Moskow terus mengalami kerugian yang signifikan di tanah Ukraina.

Menurut Forbes, sebelum konflik mencapai bulan pertama, Moskow telah kehilangan lebih dari 5 miliar dolar AS atau Rp 76 triliun untuk peralatan militer

Militer Rusia juga mengalami kerugian besar yang tak tergantikan dalam hal tenaga kerja dan persenjataan karena penurunan produksi industri pertahanan akibat sanksi dari Barat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya