Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah/Ist

Politik

Sri Mulyani Harus Mundur sebagai Tanggung Jawab Moral Flexing Anak Buah

RABU, 01 MARET 2023 | 16:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fenomena flexing atau pamer kekayaan elite Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi tamparan keras bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menuturkan, Sri Mulyani memang tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol kekayaan anak buahnya. Tetapi Menkeu tetap dianggap lalai atas flexing anak buahnya itu.

Oleh karena itu, Dedi menganjurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur lantaran tidak mampu mengawasi sikap hedon anak buahnya.


“Menkeu seharusnya miliki sikap ksatria, dengan lakukan audit skala besar di seluruh jajarannya. Atau Menkeu mengundurkan diri sebagai tanggungjawab moral karena gagal menjaga wibawa pejabat di kementeriannya, yang secara terang tidak menunjukkan empati pada situasi ekonomi mayoritas warga negara,” tegas Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/3).

Menurutnya, keterkejutan Sri Mulyani terhadap sikap flexing para pembantunya di Kemenkeu yang baru-baru ini muncul bisa dibilang terlambat. Pasalnya, fenomena flexingdi elite Kemenkeu sudah lama terjadi.

“Untuk itu, Menkeu tidak saja lemah, tetapi memang tidak melakukan apapun untuk menjaga integritas bawahannya. Padahal, reputasi elite di jajarannya sudah terpuruk sejak lama. Sehingga Menkeu tidak dapat seolah-olah kaget saat ini,” tutup Dedi.

Penonaktifan Rafael Alun Trisambodo sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti membuka jalan untuk membongkar sikap hedon sejumlah pejabat tinggi lain di internal Kemenkeu. Salah satunya Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Edi Darmanto, yang diketahui memamerkan motor gede dan pesawat Cessna melalui akun media sosialnya.

Hal ini membuat sakit hati rakyat kecil. Sebab, di tengah impitan ekonomi yang belum pulih, para pejabat tinggi justru cuek memamerkan kekayaannya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya