Pengamat hukum dan politik USK, Saifuddin Bantasyam/Ist
Berkoalisi dengan partai politik lain termasuk dengan Partai Nanggroe Aceh (PNA) menjadi menjadi pilihan logis dan strategis bagi Partai Aceh (PA).
"Masyarakat mengenal PNA karena ada beberapa konflik internal, bukan karena prestasi maupun gagasan PNA," ujar pengamat hukum dan politik dari Universitas Syiah Kuala (USK), Saifuddin Bantasyam, kepada Kantor Berita RMOLAceh di Banda Aceh, Rabu (1/3).
Menurut Saifuddin, pada 2012 pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Mualem) yang memenangkan Pilkada sama-sama berasal dari PA dan didukung oleh beberapa parpol lain.
"Namun hal ini akan sulit diulangi oleh PA, sehingga koalisi menjadi pilihan logis dan strategis," ujarnya.
Pada Pilkada 2024, PA tentu saja akan mengusung Mualem sebagai calon Gubernur, lalu wakilnya dari PNA. Namun yang jadi pertanyaan, menurut Saifuddin, siapa sosok yang akan diusung oleh PNA dan apakah pasangan ini akan sukses.
"Akankah sukses? Juga sulit untuk menjawabnya. Publik mungkin saja akan melihat ke masa lalu, dalam menentukan masa depan Aceh," jelas Saifuddin.
Selain itu, lanjut Saifuddin, PA juga harus bekerja keras dalam mempertahankan kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) Aceh. Bahkan berupaya menambah kursi.
"Jikapun nantinya PNA dan PA akan berkoalisi, tidak akan membuat partai nasional redup," ujarnya.
Karena, menurut Saifuddin, saat ini masyarakat sudah pintar untuk menilai bahwa Pemilu bukan lagi ajang kontestasi partai nasional dan partai lokal.
Pemilu merupakan kontestasi mengenai siapa yang memiliki pemasaran politik (political marketing) yang kuat. Baik dalam kekuatan membaca peta sosiopolitik-demografis, faktor finansial, maupun kejelian menetapkan target serta strategi mencapai target tersebut.
