Berita

Representative Images/net

Dunia

Tingkatkan Anggaran Pertahanan, Denmark Hapus Hari Libur

RABU, 01 MARET 2023 | 13:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Parlemen Denmark menyetujui untuk menghapus hari libur umum di musim semi sebagai upaya untuk membantu meningkatkan pendapatan militer negaranya.

Dalam RUU yang telah diloloskan pada Selasa (28/2), dengan sekitar 95 suara setuju dan 68 menolak, parlemen menyetujui penghapusan Hari Doa Agung, hari raya umat Kristiani dari kalendernya, yang telah ditetapkan sejak abad ke-17 lalu.

Menurut pemerintah Denmark, dihapusnya hari libur keagamaan itu, dengan menjalani hari-hari seperti biasa, akan dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak negara untuk kebutuhan militernya.


"Pembatalan (hari libur) itu akan memberikan tambahan tiga miliar kroner (Rp 6,5 triliun) untuk digunakan pada anggaran pertahanan," kata pemerintah.

Namun, berdasarkan laporan dari BBC pada Rabu (1/3), ada tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah, karena banyaknya tentangan dari partai oposisi, serikat pekerja dan para tokoh agama yang menolak kebijakan barunya itu.

"Hentikan pencuri itu. Pemerintah memerintahkan orang untuk bekerja satu hari lagi," kata anggota Partai Rakyat Sosialis, Karsten Honge, dalam debatnya bersama parlemen.

Akan tetapi, pihak oposisi tidak memiliki suara yang cukup untuk menyerukan referendum nya, yang membuat pemerintah meloloskan RUU untuk menaikan anggaran pertahanannya seperti yang diserukan oleh NATO.

NATO menaikkan target pengeluaran pertahanan Denmark sebesar 2 persen dari PDB pada tahun 2030. Untuk itu, negara tersebut bertujuan memenuhi seruan itu dari pendapatan pajak negaranya, yang dinilai akan dapat dipenuhi jika mereka menghapus hari liburnya.

Saat ini masyarakat Denmark hanya memiliki 11 hari libur nasionalnya, lebih sedikit daripada yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya.

"Saya kira tidak masalah harus bekerja satu hari ekstra," kata Perdana Menteri Mette Frederiksen pada Januari lalu.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya