Representative Images/net
Parlemen Denmark menyetujui untuk menghapus hari libur umum di musim semi sebagai upaya untuk membantu meningkatkan pendapatan militer negaranya.
Dalam RUU yang telah diloloskan pada Selasa (28/2), dengan sekitar 95 suara setuju dan 68 menolak, parlemen menyetujui penghapusan Hari Doa Agung, hari raya umat Kristiani dari kalendernya, yang telah ditetapkan sejak abad ke-17 lalu.
Menurut pemerintah Denmark, dihapusnya hari libur keagamaan itu, dengan menjalani hari-hari seperti biasa, akan dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak negara untuk kebutuhan militernya.
"Pembatalan (hari libur) itu akan memberikan tambahan tiga miliar kroner (Rp 6,5 triliun) untuk digunakan pada anggaran pertahanan," kata pemerintah.
Namun, berdasarkan laporan dari
BBC pada Rabu (1/3), ada tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah, karena banyaknya tentangan dari partai oposisi, serikat pekerja dan para tokoh agama yang menolak kebijakan barunya itu.
"Hentikan pencuri itu. Pemerintah memerintahkan orang untuk bekerja satu hari lagi," kata anggota Partai Rakyat Sosialis, Karsten Honge, dalam debatnya bersama parlemen.
Akan tetapi, pihak oposisi tidak memiliki suara yang cukup untuk menyerukan referendum nya, yang membuat pemerintah meloloskan RUU untuk menaikan anggaran pertahanannya seperti yang diserukan oleh NATO.
NATO menaikkan target pengeluaran pertahanan Denmark sebesar 2 persen dari PDB pada tahun 2030. Untuk itu, negara tersebut bertujuan memenuhi seruan itu dari pendapatan pajak negaranya, yang dinilai akan dapat dipenuhi jika mereka menghapus hari liburnya.
Saat ini masyarakat Denmark hanya memiliki 11 hari libur nasionalnya, lebih sedikit daripada yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya.
"Saya kira tidak masalah harus bekerja satu hari ekstra," kata Perdana Menteri Mette Frederiksen pada Januari lalu.
