Berita

Ketua Komisi X DPR RI, Saiful Huda /RMOL

Nusantara

Tolak Sekolah di NTT Masuk Jam 5 Pagi, Komisi X Minta Nadiem Beri Respons

RABU, 01 MARET 2023 | 10:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi X DPR RI tak setuju kebijakan Gubernur NTT, Victor B Laiskodat, yang mengharuskan siswa SMA/SMK di NTT masuk sekolah jam 5 pagi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, masih banyak cara yang bisa dilakukan.

“Saya tidak setuju dengan kebijakan itu, karena masih banyak cara untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan,” tegas Ketua Komisi X DPR RI, Saiful Huda, kepada wartawan, Rabu (1/3).

Karena itu Komisi X DPR RI meminta Mendikbud, Nadiem Makariem, memberi respons atas kebijakan itu.


“Saya kira Kemendikbud perlu merespons, memastikan apakah memajukan jam masuk sekolah itu sesuai standar gak? Kalau saya tidak setuju,” tegasnya.

Politisi PKB itu juga menambahkan, jam masuk sekolah pukul 7 pagi dinilai sudah ideal. Apalagi kalau konteksnya ingin pembaharuan dan meningkatkan kualitas lulusan.

“Jam 5 itu terlalu pagi. Komprominya, kalau mau jangan jam masuknya, tapi jam pulangnya yang perlu dilakukan pembaruan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, pada pertemuan dengan guru dan kepala sekolah SMA dan SMK di Kota Kupang, 23 Februari lalu, menginginkan aktivitas sekolah khusus dimulai pukul 05.00 WITA, untuk meningkatkan etos kerja anak-anak SMA dan SMK.

Pertemuan itu terekam dalam potongan video yang viral di Kota Kupang. Kebijakan itu sendiri mulai diujicobakan pada 10 sekolah, terdiri dari lima SMA yakni SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 5 dan SMA 6, sedangkan empat SMK terdiri dari SMK 1, SMK 2, SMK 3 dan SMK 4 yang ada di Kota Kupang.

Sejak Selasa (28/2) pagi, sudah ada sekolah yang menerapkan kebijakan itu, yakni SMA Negeri 1 Kota Kupang.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya