Soal Kisruh Tata Kelola Biaya Haji, Firli Diminta Turun Tangan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diminta turun tangan menyikapi kisruh tata kelola biaya haji yang meskipun telah disepakati sebesar Rp 49,8 juta. Firli diyakini bisa menyelesaikan hal tersebut.

Atas dasar itu, sejumlah calon jamaah haji Kecamatan Panji, Situbondo, mendeklarasikan dukungan kepada Ketua KPK Firli  Bahuri untuk maju sebagai Capres Pemilu 2024.

"Harus dibenahi dulu tata kelola biaya hajinya, kata Pak Firli negara rugi 160 miliar, itu haji 2019, bagaimana dengan tahun sebelumnya? Ini dululah yang diperbaiki," kata Adam Syafiudin dalam keterangannya, Selasa (28/2).

Sebab menurut Adam, besaran biaya haji 2023 yang disepakati Rp 49,8 juta dinilai masih terlampau besar. Apalagi jika dilihat lebih jauh biaya penerbangan yang disepakati dengan Garuda Indonesia sebesar Rp 32 juta. Item biaya penerbangan itu terlampau tinggi.

Dengan biaya penerbangan itu, kata dia, sangat tak masuk akal. Sebab, biaya umroh dengan biaya  30 juta-an sudah mencakup akomodasi dan biaya lainnya. Pertanyannya kenapa biaya haji jadi melambung tinggi, padahal maskapai Garuda milik BUMN.

Oleh karena itu, Adam meminta Firli dan KPK dengan fungsi pencegahan bisa membereskan buruknya tata kelola biaya haji yang merugikan calon jemaah. Firli dan KPK harus turun mensupervisi penyelenggaraan Haji Indonesia.

"Enggak boleh ada dana haji yang dikorupsi atau dimark up satu rupiah pun, jangan macam-macam dengan dana umat. Negara harus hadir untuk rakyatnya," tegasnya.

Firli sebagai Ketua KPK dinilai punya kapasitas untuk menyelesaikan kisruh kenaikan biaya pelaksanaan haji yang sudah disepakati antara Kementerian Agama dengan DPR RI, agar tidak ada korupsi dalam pelaksanaannya.

“Kami dukung kerja KPK, dari jauh hari kami juga sepakat dukung Ketua KPK maju presiden (pilpres) untuk habisi koruptor,” tandasnya.